Jakarta, MerdekaNews - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan dan memberikan dampak yang signifikan.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu (29/11/2017) mengatakan, pembangunan fisik infrastruktur sendiri nyatanya masih belum menunjukkan progres yang berarti.
Dari total 247 proyek strategis nasional, sampai 2017 hanya sembilan persen atau 22 proyek yang dinyatakan selesai, tambahnya, sedangkan yang masih dalam tahap perencanaan atau persiapan mencapai angka 36 persen atau 88 proyek.
"Artinya selama ini proyek infrastruktur dapat dikatakan mengalami stagnansi," ujar Enny saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Stabilitas Tanpa Akselerasi".
Selain itu, lanjutnya, indikasi anomali dari pembangunan proyek infrastruktur yaitu penyerapan tenaga kerja dan upah buruh bangunan yang menurun. Dengan semakin meningkatnya infrastruktur, idealnya penyerapan tenaga kerja harusnya juga ikut naik.
Ia menuturkan, memang dampak infrastruktur baru bisa sepenuhnya dirasakan pada jangka panjang, namun seharusnya dalam jangka pendek manfaat tersebut sudah mulai terlihat seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja sektor konstruksi.
"Memang ada time-lag, pembangunan infrastruktur tidak serta merta hasilnya dapat dinikmati dalam jangka waktu dekat, tapi minimal ada akselerasinya," kata Enny dikutip Antara.
Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada 2015 mencapai 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Pada 2016, sektor konstruksi mencatatkan angka penyerapan tenaga kerja 7,71 juta orang atau turun 0,01 juta jiwa.
Pada 2017 menyerap 7,16 juta orang. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tenaga kerja di sektor ini justru menyusut sekitar 0,56 juta orang.
Begitu pula dengan upah riil buruh bangunan yang nyatanya menurun. Upah riil adalah upah nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Pada September 2015, upah riil harian buruh bangunan mencapai Rp66.158, lalu pada dua tahun berikutnya turun menjadi Rp65.768 pada 2016 dan Rp64.867 pada 2017. (Aji Nugraha)
-
Diresmikan Jokowi, Bendungan Ameroro Garapan Hutama Karya Hadirkan Sejumlah Manfaat Hutama Karya menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan Bendungan Ameroro, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tepat waktu, tepat mutu serta zero accident
-
Jokowi Perintahkan Respons Cepat Banjir Lahar Dingin di Sumbar Berdasarkan keterangan BNPB per 14 Mei 2024 pukul 06.35 WIB, korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi
-
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Daerah 165 km di 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara Presiden Jokowi Resmikan Jalan Daerah 165 km di 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun
-
Klub Presiden Cara Prabowo Beri Ruang Jokowi Cawe-cawe? Sebaiknya PS membangun ruang publik untuk menerima masukan saat memimpin. Sebab, tantangan ke depan lebih besar, terutama menguatkan kepercayaan publik yang luntur di akhir pemerintahan saat ini