
Jakarta, MERDEKANEWS -Puan tak mempermasalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merapat ke kubu Prabowo. Politisi PDI-Perjuangan ini menghargai pilihan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.
"Politik itu kan harus bisa memilih, dan saya menghargainya. Kalau kemarin, kita di koalisi Jokowi sudah enam partai, kemudian di Prabowo sudah empat partai, ya itu pilihan," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Puan yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga membantah batal bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi pendukung Jokowi dikarenakan hubungan antara Megawati Soekarnoputri dan SBY yang belum membaik.
Hanya saja, ia menilai Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat itu memang belum ditakdirkan untuk bisa berkoalisi pada Pilpres 2019.
"Mungkin belum takdir dan belum jodoh saja," kata Puan.
Puan mengatakan, selama ini Jokowi dan SBY sudah sering melakukan pertemuan. Bahkan Puan mengaku sering bertemu dengan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Tidak pernah ada pembatasan komunikasi atau pembatasan silaturahmi. Semuanya tetap melakukan silaturahmi. Di tempat kita juga berusaha untuk melakukan itu. Mungkin ini belum jodoh," sambung dia.
Sebelumnya, SBY mengakui bahwa hubungannya dengan Megawati masih ada hambatan untuk bergabungnya Demokrat dalam koalisi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Hal itu disampaikan SBY setelah melakukan penjajakan politik dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018). (MUH)
-
KLB Partai Gerindra Dorong Prabowo Subianto Kembali Maju di Pilpres 2029 Prabowo mengaku heran bahwa dalam KLB telah diputuskan bahwa dirinya akan maju lagi dalam kontestasi pilres
-
Resmi Jadi Capres dari Demokrat, Kamala Harris Janji Bakal Berdiri Membela Hak Israel Saya ingin memperjelas, saya akan berdiri membela hak-hak Israel untuk membela diri
-
Dituding Curang Nicolas Maduro Terpilih Lagi Jadi Presiden Venezuela, Kaum Muda Pilih Hengkang! Maduro mengandalkan dukungan aparat pemilihan, pimpinan militer, dan lembaga negara dalam sistem patronase politik yang sudah mapan
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024