Pesan Anies ke FKDM, Jaga Jakarta Hingga Asian Games

Jakarta, MERDEKANEWS - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) diminta untuk selalu menjaga keamanan Jakarta. FKDM wajib sensitif dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mata dan telinga Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini ditegaskan Gubernur Anies Baswedan saat menjadi inspektur upacara apel akbar FKDM di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

Bukan hanya soal Jakarta, Anies juga meminta kepada FKDM tidak hanya diam dalam perhelatan pesta olahraga Asian Games 18 Agustus 2018.

"Di Jakarta, ancaman biasanya mulai dari narkoba hingga vandalisme. Semua harus dicegah. Bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat, termasuk FKDM," akunya.

Anies menyatakan, FKDM harus dapat memastikan bahwa Jakarta aman dan terbebas dari potensi gangguan keamanan. Dan apel akbar hari ini baginya merupakan penegasan FKDM atas kerja bersama dengan pemerintah, baik dengan pemprov, TNI maupun dengan Polri.

Meski demikian, Anies meminta para pegiat FKDM untuk selalu sensitif terhadap setiap potensi masalah, dan selalu responsif jika ada problem.

"Koordinasikan dengan instansi-instasi di pemerintahan yang merupakan tiga pilar, yakni Pemprov DKI, TNI dan Polri," katanya.

Terkait pelaksanaan Asian Games yang dimulai pada 18 Agustus mendatang, Anies meminta FKDM juga tidak berpangku tangan.

"Sambut tamu-tamu dan utusan (dari negara yang bertanding) dengan keramahan dan siap siaga untuk memberikan bantuan jika di antara mereka ada yang sedang mencari jalan,mencari informasi dan !ain-lain," katanya,

Apel akbar FKDM diikuti 2.860 pengiat FKDM dari tingkat provinsi hingga kelurahan, dan ratusan PNS dari SKPD terkait.

Hadir dalam apel para Walikota & Bupati serta pejabat pemprov antara lain Kasatpol PP Yani Wahyu Purwoko dan Plt Kepala Badan Kesbangpol Taufan Bakri, serta pejabat dari instansi TNI dan kepolisian.

Mirip Intelijen

FKDM ternyata memiliki pola kerja silent operation. Layaknya seorang intelijen, FKDM harus bisa mendeteksi adanya gangguan keamanan di tingkat kelurahan.

Wakil Ketua FKDM Budi Siswanto mengaku, anggota dan pengurus FKDM dapat menunaikan tugas yang diembankan, meski menyentuh semua bidang termasuk olahraga.

"Sistem yang berlaku di FKDM adalah kolektif kolegial, dan kerja kita merupakan silent opertaion yang hasil atau temuan-temuannya dikoordinasikan dengan tiga pilar yang terdiri dari Pemprov, TNI dan Polri," katanya.

Setelah apel untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games dan Pemilu 2019 ini selesai, FKDM akan mengadakan rapat kerja selama 3 hari di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

"FKDM siap melaksanakan intruksi gubernur. Dalam raker nantinya temuan-temuan selama setahun akan direkapitulasi untuk dijadikan acuan penyusunan jadwal kerja dan langkah-langkah ke depan," ucapnya.

Ketika ditanya pendapatnya soal kebijakan Kemendagri yang akan menghapus FKDM di tingkat kelurahan, Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) ini mengatakan, hasil Raker di Puncak juga akan diserahkan kepada Kemendagri.

"Seraya melobi bahwa Jakarta merupakan daerah khusus yang keberadaannya diatur dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta. Demgan adanya UU ini, kita berharap Kemendagri tidak memberlakukan kebijakan itu di Jakarta," tegasnya.

  (Ira Safitri)