JAKARTA, MerdekaNews -Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto semakin yakin dirinya dapat menggantikan Setyo Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Mantan anggota DPR RI ini mengaku, sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketum di pohon beringin ini. Namun koleganya Novanto tetap mempertahankan Novanto sampai putusan Praperadilan nanti.
"Saya sudah bertemu beliau untuk meminta izin menjadi ketum Golkar mengingat kondisi partai sekarang. Kira-kira tiga hari lalu, saya menemui beliau," kata Airlangga kepada wartawan usai acara fokus group discussion dengan tema "Membangun Industri Nasional Berkelanjutan" di Hotel Borobudur, Senin, (27/11/2017).
Dia juga menjelaskan, Presiden mengizinkan dirinya menjadi Ketum Partai Golkar. "Saya dibolehkan untuk ikut karena saya akan membantu beliau. Jadi saya meminta dukungan beliau", ucapnya.
Airlangga optimistis akan menggantikan Setyo Novanto sebagai Ketum Golkar. Namun dia mengembalikan hal itu kepada pengurus di DPP dan DPD . Sebab, pengurus dan para kaderlah yang menentukanya.
Dia pun berjanji, akan menaikkan lagi elektabilitas Partai Golkar yang sekarang merosot sejak Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Menurut dia, merosotnya elektabilitas Golkar menjadi bahan introspeksi bagi partai.
"Kita tahu penyebabnya apa, dan mudah-mudahan kalau ini akan kami perbaiki dan bisa kembali ke posisi semula," janjinya.
Airlangga merupakan kandidat kuat untuk menggantikan Setya Novanto, yang sekarang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai Ketua Umum Golkar. (Aziz)
-
4 Tahun Jaminan SK PNS Guru Tidak Dikembalikan, Tim Hukum HRY & Partners Menangkan Gugatan Atas Bank DKI 4 Tahun Jaminan SK PNS Guru Tidak Dikembalikan, Tim Hukum HRY & Partners Menangkan Gugatan Atas Bank DKI
-
Kemendikbudristek Terbitkan Payung Hukum bagi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional Kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan
-
Hukum Demi Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban Hukum menjadi refleksi budaya bangsa dan refleksi tingkat modernitas yang hidup dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Untuk manusia semakin manusiawi
-
Menuju Etika dan Hukum Sebagai Pondasi Politik yang Berkeadilan di Indonesia Hukum yang terpisah dari etika juga membuat hukum seperti tumpul ke atas, ke para pejabat, politisi dan penguasa, akan tetapi tajam ke bawah yakni ke rakyat kecil
-
Pemilu 2024, Persoalan Etika dan Adab Harus Dijunjung Tinggi Menjadi Narasumber Seminar Kebangsaan GLDC, Todung Mulya Lubis: Seharusnya Pemerintah Mengedepankan Etika Kekuasaan