Cuekin Gejolak Ekonomi Dunia, Jokowi Pertahankan APBN 2018

Bogor, MERDEKANEWS - Pemerintahan Joko Widodo percaya diri bahwa APBN 2018 tak perlu revisi. Meski, nilai tukar rupiah terus melemah dan harga minyak dunia naik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7/2018), memutuskan untuk tidak mengajukan APBN Perubahan 2018. "Dan laporan ini akan saya sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada minggu depan," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Bogor.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dan DPR ini diagendakan pada 13 Juli 2018, sesuai siklus APBN. Dia bilang, presiden menyatakan tidak perlu adanya APBN Perubahan pada tahun ini, karena postur APBN sudah cukup baik, dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara. Serta, defisitnya lebih kecil dari yang diproyeksikan.

Sri Mulyani mengungkapkan, pada pelaksanaan semester I APBN 2018, dari sisi penerimaan perpajakan PPN non migas, tumbuh 14,9%. Atau lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6%, atau pada yang hanya 7%. "Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif," ungkapnya.

Dari sisi bea dan cukai mengalami pertumbuhan 16,7%. Capaian ini tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Untuk PPH Migas, kata Mulyani, meningkat 9% dibandingkan 2017 yang pertumbuhannya negatif 69%, atau pada  2016 yang negatif 40%.

Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs rupiah melemah terhadap dolar AS, maka penerimaan sumber daya alam Migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, di mana grossnya 47,9% dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya 115%. "Dari sisi perpajakan hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT orang pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen," katanya.

Untuk sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, semester I-2018 meningkat di seluruh Kementerian/Lembaga penyerapannya telah mendekati 35%, atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33%. "Realisasi belanja non KL, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang ada, dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non KL kita adalah 43,9 persen, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen," jelasnya.

Sedangkan dari sisi transfer ke daerah realisasinya 50,3% telah dibelanjakan agak sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51%. "Ini disebabkan tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil. Namun untuk dana desa terjadi kenaikan kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran Rp60 triliun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang Rp57 triliun," ungkapnya.

Terkait defisit anggaran, Mulyani mengungkapkan terjadi penurunan, dimana Rp110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun. "Tadi telah diputuskan oleh Bapak Presiden dengan postur APBN kita yang relatif terjaga nanti pada 2018 ini, maka kita akan menjaga APBN kita dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan," katanya.

APBN 2018 direncanakan 2,19 persen dari PDB, namun dari sisi outlook sekarang ini, maka diperkirakan  akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB. "Atau dalam hal ini, Rp314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp325 trilun," kata Sri Mulyani. (Setyaki Purnomo)