Jakarta, MERDEKANEWS - Satu persatu, Anies Baswedan menepati janji. Setelah Alexis, kini dia menyegel 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (7/6).
Bangunan tersebut dianggap telah melanggar izin membangun yang diatur oleh pemerintah.
“Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengolahan lahan ada pada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin,” kata Anies di Pulau D.
Menurut Anies, ada 932 unit bangunan yang disegel di Pulau D. Bangunan itu terdiri 409 unit rumah, 212 unit rumah kantor dan 313 unit rumah yang disatukan dengan rumah kantor.
Penyegelan bangunan ini, menurut Anies, adalah bukti bahwa Pemprov DKI tidak tebang pilih dalam menindak.
Selain itu, penyegelan juga merupakan sinyal kepada pengembang agar tidak memasarkan produknya sebelum perizinan diterbitkan.
“Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan, ikuti peraturan, ikuti ketentuan. Jangan di balik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin,” tegas Anies.
Sebelumnya, Pemprov DKI menyegel semua bangunan di atas Pulau B dan D, hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/6).
Penyegelan pulau tersebut dikarenakan tidak memiliki Izin Mendirikan Membangun (IMB) dan kelola bangunan yang diatur oleh pemerintah. (Sam Hamdan)
-
Anies Baswedan Berpeluang Besar jadi Gubernur Indonesia November Mendatang Jakarta ini kan Gubernur Indonesia, jadi apa yang terjadi di Jakarta langsung viral dan ramai, karena Jakarta sekalipun tidak lagi menjadi ibukota ini tetap akan menjadi episentrum
-
Sah Jadi Presiden, Prabowo: Mas Anies Senyuman Anda Berat Sekali Kita semua lelah, dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Jangan Pasang Ekspektasi Terlalu Tinggi, MK Diyakini Tidak Berani Diskualifikasi Gibran MK tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka