Apkasi dan BGN Gelar Sosialisasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Se-Indonesia

Jakarta, MERDEKANEWS -- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi daring bertajuk "Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten", Rabu (30/4/2025).

Acara yang dipusatkan di Kantor Apkasi Jakarta ini menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di tingkat daerah.

Mochamad Nur Arifin, Pjs. Ketua Umum Apkasi yang akrab disapa Cak Ipin—sekaligus Bupati Trenggalek—menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten. "Program MBG ini harus benar-benar menyentuh akar rumput, karena 98% wajah Indonesia ada di kabupaten," ujarnya.

Ia mengakui, banyak daerah masih memerlukan pendampingan teknis. "Melalui forum ini, kami harap terjadi diskusi produktif antara BGN dan pemerintah kabupaten," tambahnya. Sebelumnya, Cak Ipin telah berdiskusi intensif dengan Kepala BGN terkait target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo. "Kunci pencapaiannya salah satunya terletak pada pemenuhan gizi anak. Jika generasi muda sehat, produktivitas bangsa akan meningkat," tegasnya.
 

Tantangan Daerah Non-Ekonomi dan Peran APBN

Cak Ipin menyoroti kesenjangan antardaerah. Kabupaten dengan daya tarik ekonomi rendah, menurutnya, akan kesulitan mencari mitra pendukung. "Karena itu, kami berharap program MBG yang melibatkan TNI ini benar-benar menggunakan APBN murni," ungkapnya.

Apkasi siap mendorong anggotanya untuk memfasilitasi percepatan program, misalnya dengan menyediakan hibah lahan atau ruangan untuk dapur umum. "Tinggal teknisnya, kami mohon panduan dari BGN," tandasnya.

Sosialisasi yang dimoderatori Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, ini menghadirkan narasumber kunci: Wahyu Widisetyanta (Direktur Wilayah I BGN) dan Sony Sonjaya (Direktur Wilayah II BGN). Turut hadir Wakil Ketua Umum Apkasi Dadang Supriatna (Bupati Bandung) dan Bupati Mempawah Hj. Erlina.

Diskusi berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme peserta terhadap program MBG. Pertanyaan-pertanyaan teknis mengalir, mulai dari mekanisme pendistribusian, standar gizi, hingga peran kabupaten dalam eksekusi program. Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul.

Jika dijalankan dengan tepat, program ini bisa mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Apkasi dan BGN berkomitmen melanjutkan kolaborasi, dengan rencana tindak lanjut berupa pendampingan intensif ke daerah-daerah tertinggal. "Kami tidak ingin ada anak Indonesia yang tertinggal karena masalah gizi," pungkas Cak Ipin.

Sementara itu, Wahyu Widisetyanta selaku Direktur Wilayah I BGN menyampaikan terkait pengadaan lahan
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di mana SPPG adalah merujuk pada dapur atau tempat yang menyiapkan dan membagikan makanan bergizi gratis sebagai bagian dari program MBG. SPPG bertugas menyiapkan makanan yang bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, serta memastikan distribusi makanan tersebut ke lokasi yang telah ditentukan.

Terkait anggaran BGN Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima BGN sebesar Rp 71 triliun, jelas Wahyu, akan diimplementasikan pada dua program utama. Yakni, pertama penyaluran Makan Bergizi Gratis melalui tiga skema: membangun dapur pusat, dapur di sekolah/pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang, dan melayani di daerah terpencil. Kemudian program kedua adalah, Ubah Mekanisme Pendanaan Program MBG di mana BGN telah menghentikan sistem reimburse dalam pendanaan program MBG dan menggantinya dengan skema uang muka, mulai berlaku setelah libur Lebaran 2025.

Wahyu menjelaskan dalam hal penyiapan SPPG ada 3 pola, yaitu pola pertama pembangunan SPPG menggunakan APBN, dan dari Rp 71 triliun TA 2025, BGN akan menyiapkan 1.542 SPPG dengan asumsi setiap kabupaten/kota sebanyak 3 titik seluruh Indonesia. Pola kedua adalah pola kerjasama mandiri antara BGN dengan instansi, bisa Pemprov, Pemda, Polres atau instansi lainnya. "Bentuknya instansi menyiapkan SPPG sampai siap operasional. Artinya bangunannya disiapkan kemudian diisi peralatannya lengkap, sampai kendaraan operasional untuk pengantaran MBG dan baru kemudian dikerjasamakan dengan BGN. BGN akan mendukung anggaran program MBG-nya," katanya.

Pola ketiga, tambah Wahyu, adalah pola kerjasama mandiri antar BGN dengan perooaran. "Di sini perorangan juga bisa menyiapkan SPPG atau dapur sesuai dengan existing bangunan yang sudah ada seperti kitchen atau katering yang layoutnya menyesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan oleh BGN. Setelah siap, barulah dikerjasamakan antara mitra perorangan tersebut dengan BGN, dan BGN yang mendukung anggaran MBG-nya" ujarnya.

Dalam hal penyiapan lahan, Wahyu menginformasikan bahwa kebutuhan 1.542 SPPG yang awalnya akan ada pembelian menggunakan dana APBN, namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Kantor BGN pada awal Februari 2025 menginstruksikan agar memanfaatkan lahan yang dimiliki pemda dengan pola pinjam pakai. Wahyu berujar, "Presiden menekankan bahwa penyiapan lahan tidak boleh menggunakan APBN, tetapi diarahkan agar kerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama pinjam pakai."

Dengan adanya program MBG, Wahyu menjelaskan, maka diharapkan ada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya untuk para penerima manfaat. Meskipun tidak terlalu signifikan dengan adanya SPPG atau MBG di wilayah tersebut akan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

"Setting dari BGN itu 1 SPPG akan diawaki oleh 50 orang, pertama kepala SPPG, dibantu seorang akuntan dan seorang ahli gizi. Tiga orang ini akan digaji BGN, dan 47 orang lainnya adalah penjamu makan terdiri dari tukang masak, driver, pengamanan, kebersihan, packing dan lainnya. Tenaga kerja tersebut, semuanya diharapkan diambil dari warga sekitar SPPG, atau diprioritaskan warga yang tinggal di sekitar lokasi SPPG," imbuhnya.

Manfaat lainnya, menurut Wahyu, di antaranya adanya pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyiapan bahan baku program MBG. Untuk diketahui 1 SPPG, akan melayani 3.000-3.500 penerima manfaat, terdiri dari anak sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah keagamaan. Diharapkan ada perputaran ekonomi di situ, baik penyuplai bahan baku makanan maupun yang lain.

SPPG, lanjut Wahyu juga menghadirkan manfaat lain karena akan dilengkapi dengan koneksi intertnet sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan yang bisa menjadi akses komunikasi langsung antara daerah dengan pusat. "Dalam kasus terjadi bencana, SPPG ini bisa dialihfungsikan sebagai dapur umum, sehingga pemda tidak perlu repot-repot membuat dapur umum lagi," katanya. (*) (Deka)