
Jakarta, MERDEKNEWS -- Presiden Prabowo mengungkap Tunjangan Hari Raya (THR) PNS akan dicairkan Maret. Hal itu juga berlaku untuk pekerja swasta. Kepala Negara mengimbau perusahaan agar mencairkan THR pekerjanya di bulan yang sama.
"Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025," kata Presiden Prabowo pada Senin (17/2), dalam konferensi pers terkait peraturan pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana Negara, Jakarta.
Pernyataan Prabowo terlontar di tengah kebijakan efisiensi APBN Rp750 triliun yang dilakukannya pada tahun ini. Efisiensi anggaran tersebut sebelumnya sempat bikin ASN ketar-ketir THR mereka tidak akan cair.
Presiden mengatakan, kebijakan THR ini dilakukan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I. Lainnya adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di Februari dan Maret 2025.
Selain itu, untuk mendorong perekonomian, pemerintahan Prabowo juga akan memberikan stimulus pada periode Ramadan. Di antaranya, diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program pariwisata mudik lebaran, program diskon belanja, dan menstabilitaskan harga pangan.
Prabowo juga memastikan paket stimulus ekonomi akan tetap ada, baik yang sudah dijalankan sejak awal tahun maupun yang akan berlaku sepanjang tahun.
Misalnya, diskon tarif listrik hingga 50 persen untuk daya 2.200 ke bawah akan berlaku sampai Februari 2025. Kemudian, PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk pembelian properti dan otomotif akan berlaku sampai akhir tahun.
Ada juga PPnBM DTP untuk sektor otomotif (EV dan Hybrid, subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, hingga PPh DTP Sektor Padat Karya.
-
Resmikan Terminal Khusus Haji, Prabowo: Pemerintah Ingin Berikan Layanan Terbaik untuk Jemaah Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita
-
Kemendikdasmen Bawa Kabar Baik, Bantuan Bagi Guru Honorer Segera Cair, Ini Syaratnya program bantuan guru honorer itu senilai Rp300 ribu untuk masing-masing guru
-
Berantas Korupsi ke Akar-akarnya!Legislator Dukung Niat Presiden Prabowo Soal RUU Perampasan Aset Ini perlu sekali untuk, bagaimana kita di dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya
-
BPOM Gandeng Puskesmas, Mitigasi Keracunan Akibat MBG pihaknya bertugas untuk membina para petugas, mulai dari pemantauan guna pencegahan, hingga mitigasi risiko keracunan
-
Bank Dunia: 60,3 Persen Masyarakat Indonesia Merupakan Penduduk Miskin sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa, masuk dalam kategori miskin