
Jakarta, MerdekaNews - Partai Amanat Nasional (PAN) terancam 'didepak' dari koalisi Jokowi. Partai besutan Amien Rais ini tidak diundang dalam jamuan di Istana Negara.
Terdepaknya PAN, saat sekjen partai pendukung pemerintah menggelar rapat di Kantor Sekretariat Kabinet (Seskab) hanya PAN yang tidak diundang.
Padahal, ada dua partai baru yang diundang yakni Perindo dan PSI. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan tak menganggap itu masalah.
“PAN biasa-biasa aja tuh,” katanya, Senin (7/5/2018). Bahkan ia mengaku tidak tahu kalau ada pertemuan tersebut.
Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengaku tidak ada undangan untuk menghadiri pertemuan yang berlangsung di istana itu. “Tidak diundang.”Kalau diundang oleh siapapun kami tentu akan berusaha memenuhi undangan tersebut,” kata Eddy.
Sampai saat ini PAN memang tercatat sebagai pendukung pemerintah. Terbukti, PAN masih memiliki menteri di kabinet Jokowi. Tapi hanya PAN yang memiliki menteri di kabinet, namun sekjennya tidak diundang dalam pertemuan di kantor Sekretaris Kabinet Parmono Anung .
Dalam pertemuan itu, hadir Sembilan Sekjen dari partai-partai pendukung pemerintah, Hasto Kristianto dari PDIP, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Hanura Herry Lotung, Sekjen Golkar, Lodewijk Paulus, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen PKPI Imam Anshori. (Ira Safitri)
-
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
-
Produksi Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah RI, Presiden Kembali Puji Duet Maut Amran dan Sudaryono Produksi Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah RI, Presiden Kembali Puji Duet Maut Amran dan Sudaryono
-
PGN Targetkan Bangun Jargas 44.000 SR di Surabaya, Dapat Dukungan Pemerintah dan Masyarakat PGN Targetkan Bangun Jargas 44.000 SR di Surabaya, Dapat Dukungan Pemerintah dan Masyarakat
-
Presiden Prabowo Ajak Pengusaha Nasional Ngobrol dengan Bill Gates di Istana, Siapa Saja? Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan Gates untuk membahas kerja sama pembangunan berkelanjutan
-
Menteri Rini Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Lingkup Mahkamah Agung Menteri Rini Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Lingkup Mahkamah Agung