
JAKARTA, MerdekaNews – Kasus Setya Novanto teryata bukan urusan insitusi. Sebagai tersangka proyek e-KTP, masalah yang dialami Ketua DPR adalah urusan pribadi.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengimbau anggota dewan dan pimpinan dewan tidak terlalu membela Setnov sapaan akrab Ketua Umum Golkar.
Bahkan menurut Jimly, sebaiknya dengan adanya kasus yang menimpa Novanto, anggota dewan harus mulai memperhatikan posisinya.
"Saya anjurkan jangan (membela). Justru mengambil jarak," ujar Jimly di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
Menurut Jimly hal ini juga sebagai edukasi masyarakat untuk membedakan mana urusan pribadi dan mana institusi. Dia mengatakan serentetan hal dan kasus yang dialami Novanto merupakan perilaku pribadi sehingga tanggung jawabnya juga harus dilakukan secara pribadi.
Jika pribadi melakukan perilaku pelanggaran hukum maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, menurut dia, DPR juga tidak boleh ikut dijelekkan karena perilaku Ketua DPR yang menjadi tersangka. "Ini urusan pribadi orang," kata dia.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini pun berpesan pada Setnov sebagai tokoh agar menunjukkan sikap negarawan yang baik. Setnov harus siap diproses hukum secara apa adanya.
"Terbuka saja. Kalau tidak salah nanti akan kelihatan tidak salahnya dimana jadi kita harus bangun tradisi beretika. Bukan hanya hukum yang kita tegakkan, tapi etika berbangsa juga, etika sebagai pejabat publik jadi contoh," tambah Jimly.
(K Basysyar A)
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang
-
Korupsi Terjadi karena Ada Persekongkolan dan Ikut Arahan Pimpinan korupsi dapat terjadi karena adanya persekongkolan atau berkomplot untuk melakukan kejahatan, serta mengikuti arahan pimpinan
-
Bentuk Transparansi Penyelenggara Negara, Pejabat Tak Lapor LHKPN Harus Disanksi LHKPN ini kan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat
-
KPK Setuju Ide Presiden Prabowo Soal Penjara Khusus Koruptor: Kalau Perlu Negara Tidak Usah Kasih Makan Johanis malah melempar wacana agar negara tidak usah menyediakan makanan untuk koruptor saat menjalani masa penahanan di penjara
-
Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Penyidik KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil! Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) sedang diusut KPK.