
Jakarta, MERDEKANEWS -Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin, Jumat (4/5/2018).
Informasi itu dibenarkan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail.Namun, Maqdir belum mengetahui pukul berapa Novanto akan dipindahkan.
"Infonya akan dipindah ke Sukamiskin, tapi saya tidak tahu pasti pukul berapa akan berangkat dari rutan KPK," kata Maqdir seperti dikutip kompas.com, Jumat, (4/5/2018).
Maqdir mengaku, tak bisa mendampingi kliennya ke Lapas Sukamiskin. Ia berharap pengacara Novanto lainnya, Firman Wijaya, bisa ikut mendampingi Novanto ke lapas.
Saat ditanya terkait kemungkinan keluarga ikut mendampingi, Maqdir belum bisa memastikan hal tersebut.
"Saya tidak tahu siapa saja yang jadi pergi, belum ada info yang pasti pergi. Perginya tidak bisa sama-sama," kata dia
Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Mantan Ketua DPR ini divonis 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, totalnya sekitar Rp 66 miliar. Apabila tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita atau dilelang.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan, yakni mencabut hak politik
Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Setya Novanto juga ditolak.
(AZIZ)
-
Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara, Ketua KPK: Tetap Wajib Serahkan LHKPN ketentuan Pasal 9G Undang-Undang BUMN dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN
-
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto Jadi Plt Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicaranya Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Plt Direktur Penyelidikan
-
Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi
-
Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang