Bocornya Rekaman Rini & Sofyan, Siapa Bermain Proyek?

Jakarta, MERDEKANEWS - Ini masih terkait bocornya rekaman pembicaraan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron meminta klarifikasi dari pihak terkait.

Yang dimaksud Herman adalah klarifikasi dari seluruh pihak yang ada dalam rekaman tersebut, termasuk pihak-pihak yang disebut. "Harus ada klarifikasi yang lebih konprehensif terkait pembicaraan itu dari berbagai pihak yang ada dan disebut dalam pembicaraan itu," papar politisi Demokrat ini di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Namun yang lebih penting, papar anak buah SBY ini, harus disutu secara hukum, motif penyadapan dan penyebaran hasil rekaman ini. "Ini penting agar jelas motif dibalik peristiwa ini," paparnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir bilang, konten rekaman yang dibahas antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir, terkait proyek storage LNG di Bojonegara, Cilegon, Jawa Barat yang dibangun PT Bumi Sarana Migas (BSM).

Di mana, Kalla Group termasuk pemegang saham BMS dan Ari Soemarno, kakak Rini Soemarno yang bekerja sama dengan Mitsui dan Tokyo Gas yang didanani Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dan, head of agreement (HOA) proyek BSM diteken Dwi Soetjipto saat menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Dalam perjalanannya, Inas mengkritik keras proyek yang dinilai merugikan Pertamina itu. Karena, take or pay-nya mencapai 60%. Selanjutnya, Ellia Masa Manik yang menggantikan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina, membekukan perjanjian dengan BSM.

Entah ada hubungan atau hanya suatu kebetulan saja, kini, Elia Massa terpental dari kursi Pertamina-1. Selanjutnya, muncul rekaman yang bikin gaduh ini. “Selain itu juga PLN sebagai off taker menginginkan ikut dalam proyek ini, jadi tidak heran jika ada pembicaraan antara Rini Soemarno dengan Sofyan Basir,” kata Inas.

Berdasarkan rekaman yang beredar itu, Sofyan Basir mengatakan kepada Rini Soemarno bahwa ia bertemu dengan Ari Soemarno yang akan memberikan share dari proyek itu sebagai off taker sebesar 15%, di mana 7,5% untuk PLN dan 7,5% untuk Pertamina.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir membenarkan adanya rekaman ini, dan berniat melaporkan penyebar rekaman ke ranah hukum. Alasannya, rekaman itu disebar-luaskan secara tidak utuh. “Kalau tidak salah (rekamannya) akhir 2016. Maka kami akan masuk ke ranah hukum, karena kalau rekamannya lurus-lurus saja, tidak apa-apa niatnya bagus,” kata Sofyan. (setyaki purnomo)