Siswa SD Hingga SMA di DKI Terancam Belajar di Lantai, Disdik Bikin Malu Anies-Sandi

Jakarta, MerdekaNews – Siswa SD hingga SMA di Jakarta terancam belajar tanpa kursi dan meja. Sebab, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta hingga kini belum juga mengajukan pengadaan. Alhasil, para pelajar terancam belajar di lantai.

Berdedar kabar kalau mandeknya pengajuan kursi dan meja lantaran ada konflik internal. Jika ini terjadi sama saja Disdik mencoreng wajah Anies-Sandi.

Diketahui, pengadaan 86 ribu set meja kursi untuk 183 sekolah untuk kedua kalinya terancam batal lantaran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI tak kunjung menyerahkan permohonan lelang ulang kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta

Pada rapim yang dipimpin Gubernur Anies pekan lalu, Sekda DKI Saefullah memerintahkan Disdik untuk segera mengajukan permohonan lelang ulang dikarenakan pada Maret 2018 lelang pengadaan mebelair senilai Rp 87 miliar dinyatakan gagal lelang.

Jika Disdik selaku pengelola proyek tak kunjung mengajukan permohonan, dikhawatirkan lelang berikutnya kembali gagal sehingga pengadaan meja kursi yang dijadwalkan bisa dipakai pada tahun ajaran baru bulan Juli 2018, tak bisa terealisasi.

Ketua Pokja Rehab Berat (BPPBJ) DKI Jakarta, Firman membenarkan bahwa pihaknya sedang menunggu permohonan dari Disdik untuk pengadaan 86 ribu set meja kursi yang mestinya sudah direalisasi tahun lalu.

“Pada proses lelang awal tahun ini dinyatakan gagal, karena enam perusahaan peserta tidak memenuhi klasifikasi,” kata Firman di Balaikota DKI, Jakarta, baru-baru ini.

Dari enam peserta, kata Firman, terdapat satu perusahaan yakni PT Araputra yang mengajukan penawaran tertinggi sebesar Rp 83 miliar atau 96 persen dari harga penawaran.

Selain itu, perusahaan tersebut juga punya dua sertifikat bidang usaha perkayuan yakni Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Forest Stewardship Council (FSC).

Namun, sayangnya perusahaan ini tak memenuhi syarat mengikuti lelang cukup besar karena nilai investasinya di bawah Rp 1 miliar atau katagori perusahaan kecil. Untuk itu, pada Maret 2018, Kepala BPPBJ Indrastuty menyatakan gagal lelang.

Meski demikian, proyek ini bisa kembali dilelang ke publik dengan catatan Disdik kembali mengajukan lelang ulang. Hal ini disampaikan Firman sekaligus untuk membantah tudingan bahwa pihaknya disebut-sebut sengaja mempersulit pelelangan tersebut.

“Jadi, dalam kasus ini, bolanya itu ada di tangan Disdik, bukan di BPPBJ,” Firman menjelaskan.

Terpisah, Ketua Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad mengharapkan Gubernur Anies menjelang perombakan jabatan secara massal untuk berhati-hati menempatkan pimpinan SKPD di DKI Jakarta.

“Karena ada bekas bos yang sudah dipindah dari sini, tapi masih pengin berusaha balik lagi dengan cara merecoki kinerja BPPBJ agar seolah-olah SKPD sekarang dinilai gagal, supaya dia bisa masuk lagi,” pesan Syaiful.

  (Ira Safitri)