merdekanews.co
Selasa, 08 Oktober 2024 - 09:35 WIB

Menko Airlangga Ajak ASEAN Kompak Respons Kebijakan Keberlanjutan yang Diskriminatif

Viozzy - merdekanews.co
Foto dok Kemenko Perekonomian

Laos, MERDEKANEWS - Melanjutkan kunjungan kerja di Laos, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-24 (24th ASEAN Economic Community Council – AECC Ministerial Meeting) pada Senin (7/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak semua negara anggota ASEAN kompak merespon kebijakan keberlanjutan global yang cenderung diskriminatif.

Pertemuan Tingkat Menteri AECC dalam Keketuaan Laos tahun 2024 ini membahas agenda keberlanjutan (Sustainability Agenda) sebagai salah satu isu penting. Di tengah maraknya perhatian dunia pada dampak penerapan regulasi deforestrasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi mengakibatkan disrupsi produksi manufaktur dan terhambatnya perdagangan produk-produk berbasis kayu, tanaman, dan perkebunan, Indonesia terus berupaya membangun jejaring dan menggalang dukungan.

Pelaksanaan EUDR sendiri akan diundur hingga 2026 dari jadwal semula yang akan diberlakukan pada akhir Desember 2024. Indonesia keberatan karena penerapan aturan ini menggunakan data kondisi hutan yang tidak relevan dengan kondisi faktual,  melainkan versi mereka sendiri. Dari ASEAN, Indonesia bersama Malaysia mengusulkan Gugus Tugas bersama Uni Eropa untuk berbagi keterbukaan data geospasial sebagai basis aturan EUDR. Selain kedua negara tersebut, mitra internasional termasuk Amerika Serikat dan Jerman juga keberatan.

Agenda keberlanjutan tidak terlepas dari perhatian ASEAN. Sekretariat ASEAN bersama negara anggota telah mempersiapkan 5 keluaran prioritas agenda keberlanjutan ASEAN, antara lain Implementasi Kerangka Ekonomi Sirkuler, Operasionalisasi Strategi Netralitas Karbon, Pedoman untuk Pengembangan Investasi Keberlanjutan, Rencana Aksi bagi Pertanian Keberlanjutan, dan Pelaksanaan Kerangka Ekonomi Biru.

“Pada kesempatan ini, saya mengajak semua negara anggota ASEAN, untuk kompak dan pro-aktif merespon secara terukur, kebijakan keberlanjutan dunia yang diskriminatif seperti EUDR, karena berdampak negatif pada perekonomian dan kehidupan masyarakat banyak,” tegas Menko Airlangga saat menyampaikan intervensi pada pertemuan AECC tersebut. 

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengharapkan langkah bersama dari ASEAN untuk memperkuat posisi strategis dan masukan melalui berbagai kanal dialog dengan mitra-mitra penting ASEAN. Menko Airlangga juga menegaskan bahwa implementasi agenda kebijakan keberlanjutan ASEAN harus lebih pragmatis, dengan mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

Pertemuan tingkat Menteri AECC ke-24 tersebut dipimpin oleh Menteri Industri dan Perniagaan Laos dan dihadiri oleh 8 Menteri dan 2 perwakilan Menteri, serta 1 Menteri Timor-Leste.  Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.  (Viozzy)