PDIP Tersindir Kicauan Politik Hukum Rimba SBY

Jakarta, MERDEKANEWS --- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan soal kicauannya di lini masa Twitter yang menyinggung soal hukum rimba dalam pilpres 2019.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak setuju dengan pernyataan SBY soal penerapan hukum rimba tersebut. Pasalnya, kata Hasto, iklim demokrasi di Indonesia berlandaskan pada hukum formal dan Pancasila.

"Sehingga tentu saja Pak SBY dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang beliau maksudkan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/4).

Hasto menegaskan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP berkomitmen untuk menjadikan pemilu 2019 sebagai momen peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Jadi kekuasaan bukan segala-galanya bagi PDIP. Karena itu lah, mari wujudkan demokrasi yang damai, demokrasi yang sehat, demokrasi yang jurdil, dan rakyat sebagai hakim tertinggi di situ," katanya dikutip CNNIndonesia.

Sebelumnya, SBY berharap pemilu serentak, termasuk pilpres 2019 berlangsung aman, tertib, jujur dan adil. Mantan presiden RI selama dua periode itu pun berharap tak terjadi kampanye-kampanye hitam dan pembunuhan karakter pada Pemilu 2019.

SBY juga berharap supaya ajang itu bebas dari serbuan kabar bohong, ujaran kebencian serta intimidasi.

"Semoga yang berlaku bukan hukum rimba. Yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar," kata SBY lewat akun Twitter pribadinya dan bertepatan dengan satu tahun hitung mundur menjelang pemilu serentak 2019, Selasa (17/4). 
  (Aji Nugraha)