Jakarta, MERDEKANEWS -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menyebutkan persoalan pelarangan hijab pada calon pegawai di lingkungan Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, telah selesai.
"Masalah ini sudah 'clear' (persoalan hijab). InsyaAllah, ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS Medistra," kata Thamrin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Bahkan, lanjut dia, Direktur Utama (Dirut) RS Medistra Agung Budisatri membolehkan dan memberikan keistimewaan kepada muslimah berhijab, tentu dengan seragam yang ditentukan manajemen RS Medistra.
Menurut dia, manajemen RS Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah memenuhi undangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat lalu.
Kedatangannya itu dalam rangka mengklarifikasi serta menyelesaikan persoalan pelarangan hijab calon pegawai RS Medistra.
"Pertemuan itu untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Karena, banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS yang menanyakan bagaimana duduk permasalahannya," kata dia.
Dengan selesainya persoalan itu, dia berharap agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif kepada warga negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.
"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," kata Thamrin.
Dirut RS Medistra Agung Budisatri menjelaskan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI dan MUI Pusat terkait polemik tersebut.
"Kami akan melakukan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik di bawah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta dr. Savitri Handayana mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menginisiasi pertemuan ini dengan RS. Medistra, sehingga ke depan segala polemik yang ada dapat ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit.
"Mudah-mudahan ini menjadi jawaban kepada masyarakat luas terhadap tindak lanjut yang dilakukan RS Medistra," ucapnya.
-
Politikus PSI Surati Pj Gubernur Teguh Setya Budi, Isinya Soal P3RSI Keluhkan Kenaikan Tarif PAM Jaya Surat itu saya kirimkan setelah menerima aduan masyarakat dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia
-
Minta Kenaikan Tarif PAM Jaya Ditunda, Francine Widjojo: Tak Adil Rusun Dipukul Rata dengan Apartemen tidak adil jika warga rumah susun atau apartemen dipukul rata tarifnya dikenakan batas atas
-
Pagar Laut Tangerang, Kholid: Sampai Kiamat Nelayan Tetap Miskin Kalau Laut Dikelola Korporasi! Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus
-
Melenggang Mulus Masuk RI, Viral WN China Selipkan Rp500 Ribu di Paspor Setiba di Bandara Dalam unggahan video viral tersebut terlihat seorang WN Cina menyelipkan uang sejumlah Rp500 ribu di dalam paspornya
-
Derasnya Kenaikan Tarif PAM Jaya Cekik Penghuni Rusun, P3RSI: Kok Disamakan dengan Gedung Komersil? mengadu ke DPRD terkait kenaikan tarif air PAM Jaya yang mencekik penghuni rusun di awal tahun