Menteri-menteri di Kabinet Volodymyr Zelensky Mundur Satu per Satu

Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mengajukan pengunduran dirinya, Rabu (04/09) dari kabinet pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. 

Juru Bicara parlemen Ukraina, Ruslan Stefanchuk mengatakan, Verkhovna Rada, nama parlemen Ukraina, akan segera memberikan suara atas permintaan pengunduran diri tersebut.

"Verkhovna Rada Ukraina menerima surat pengunduran diri dari Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba," kata Stefanchuk di media sosial.

Pengumuman itu muncul sehari setelah beberapa menteri lainnya mengundurkan diri dalam perombakan besar-besaran pemerintahan Ukraina. Hal ini berlangsung di tengah perang Rusia dan Ukraina, yang telah berlangsung dua setengah tahun. 

Kuleba, wajah diplomasi Ukraina selama perang, adalah menteri paling senior yang mengundurkan diri. Pria berusia 43 tahun itu telah memegang jabatan tersebut sejak 2020. 

Sejak serangan Rusia tahun 2022, ia berkeliling dunia untuk mengadvokasi dukungan Barat bagi Kyiv dan sanksi terhadap Moskow.

Diketahui, sejumlah menteri Ukraina telah mengajukan pengunduran diri mereka pada Selasa (03/09) malam, termasuk Menteri Industri Strategis Oleksandr Kamyshin, Menteri Kehakiman Denys Maliuska, dan Menteri Perlindungan Lingkungan Ruslan Strilets. Dan terarnyar Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba.

Menteri Luar Negeri, Dmytro Kuleba merupakan menteri paling senior di Kyiv yang mengundurkan diri pekan ini, Rabu (04/09).

Selain itu Kepala Dana Properti Negara Ukraina Vitaliy Koval, kemudian Wakil Perdana Menteri Iryna Vershchuk dan Olga Stefanisyna juga mengundurkan diri. Wakil kepala kantor kepresidenan Ukraina, Rostyslav Shurma diberhentikan berdasarkan keputusan presiden.

Sebelumnya September tahun lalu, Zelensky memecat Menteri Pertahanan setelah serangkaian skandal korupsi. Dan baru-baru ini dia mengganti komandan tertingginya di tengah kemunduran di medan perang.

Masa jabatan Zelensky sebagai Presiden Ukraina untuk periode pertama yang dimulai tahun 2019, seharusnya berakhir pada Mei lalu. Namun dia tetap menjabat di bawah aturan hukum darurat militer.