Jakarta, MERDEKANEWS -- Saat ini masyarakat ramai membicarakan soal Pertalite bakal dibatasi mulai 1 Oktober 2024. Sebelumnya, wacana itu sedianya akan diberlakulan pada 1 September 2024. Lantas, jadi atau tidak Pertalite dibatasi?
Terkait itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara. Menurutnya, aturan ini masih dalam proses sosialisasi dan belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
“Saya kira masih dalam proses sosialisasi, kita akan lihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan, belum ada rapat,” kata Jokowi usai meresmikan gedung baru di RSUP dr. Sardjito.
Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah membatasi pembelian pertalite dan BBM bersubsidi lainnya mulai 1 Oktober. Menurutnya, pembatasan ini berkaitan dengan masalah polusi dan efisiensi APBN.
“Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita terutama untuk yang 2025,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut payung hukum untuk mengatur pembatasan pertalite akan berbentuk peraturan menteri (Permen) ESDM. Bahlil membuka peluang Permen tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.
“Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sedang saya bahas,” kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/08).
Menurut Bahlil, BBM subsidi harus tepat sasaran. Ia memperingatkan kendaraan roda empat, khususnya mobil-mobil mewah, agar tidak ikut mengonsumsi pertalite.
Sebab, BBM tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. “Kalau (sudah mampu), tapi kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia, bos?” sebut Bahlil.
Bahlil menyebut sosialisasi terkait kriteria kendaraan yang berhak menggunakan pertalite dan BBM subsidi akan dilakukan pada awal September.
Namun, ia tak memberikan rincian terkait jenis kendaraan yang boleh mengonsumsi pertalite. Hal ini dikarenakan pembahasannya masih berlangsung sampai saat ini.
Kendati demikian, kriteria pengguna BBM subsidi kemungkinan akan ditentukan berdasarkan cubicle centimeter (cc) kendaraan.
-
Komitmen Informasi Publik Berkelanjutan, Pertamina Raih 12 Penghargaan Kehumasan Komitmen Informasi Publik Berkelanjutan, Pertamina Raih 12 Penghargaan Kehumasan
-
Jokowi Minta KESDM Tingkatkan Produksi Lifting Minyak Jokowi Minta KESDM Tingkatkan Produksi Lifting Minyak
-
UPER Bersama Pertamina Gelar E-Sport Pertama yang Manfaatkan Energi Terbarukan UPER Bersama Pertamina Gelar E-Sport Pertama yang Manfaatkan Energi Terbarukan
-
Jelang Purnatugas, Jokowi Pamitan dengan Keluarga Besar Istana Jelang Purnatugas, Jokowi Pamitan dengan Keluarga Besar Istana
-
Satu Dekade Kepemimpinan Jokowi, Polri Bentuk Ditressiber di 8 Polda Satu Dekade Kepemimpinan Jokowi, Polri Bentuk Ditressiber di 8 Polda