Menhut Bangun Pemerataan Ekonomi Rakyat Lewat Hutan

Jakarta, MERDEKANEWS -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) dan PP Muhammadiyah sepakat bekerja sama mendorong pemerataan ekonomi dan pendidikan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan Nawacita. 

Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) Siti Nurbaya mengatakan, kerja sama dengan Muhammadiyah sangat penting guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

“Mengelola Sumber daya alam  sangat penting, karena kita saat ini hanya meminjam dari generasi yang akan datang,"kata Siti usai  penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), di Jakarta. 

Muhammadiyah yang memiliki jejaring lembaga pendidikan, dinilai relevan guna mendorong berbagai program kerja kemenhut. Contohnya, Muhammadiyah sudah memiliki lahan di berbagai universitas-nya untuk hutan pendidikan, seperti di Sumut, Palangkaraya, Bengkulu, dan lainnya. 

Pengelolaan SDA harus mampu menjawab dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Karena hampir 70 persen masyarakat menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Di mana ada lebih 26 ribu desa di Indonesia. 

“Bapak Presiden memberi arahan pada kami, dan saya menularkan pada seluruh jajaran di Kementerian untuk mengaktualisasikan keadilan ekonomi itu,''ujarnya. 

Pemerintah tegas Siti, melakukan langkah koreksi dari kebijakan-kebijakan masa lalu di sektor kehutanan. Salah satunya, melalui Perhutanan Sosial. Melalui program ini ada tiga akses penting yang diberikan pemerintah untuk rakyat, yakni akses lahan, akses berusaha, dan akses untuk keterampilan. 

Terkait hal itu, Kemenhut menggandeng Muhammadiyah dan Aisyiyah terkait Implementasi Perhutanan Sosial (PS) dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Dalam kerja sama tersebut para pihak sepaham untuk melaksanakan identifikasi lokasi calon PS dan permasalahannya, serta mempercepat terbitnya hak atau izin PS pada calon lokasi sasaran. 

Selain itu, lanjut Siti melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani calon penerima atau pengelola PS, beserta pendampingnya.  Termasuk meningkatkan efektifitas pengelolaan KHDTK di lingkungan kampus dan menerapkan konsep green school, green campus, green mosque, dan green hospital. 

Caranya, melalui perilaku ramah lingkungan, hemat air, hemat energi, penghijauan dan manajemen pengelolaan sampah seperti sodaqoh sampah/bank sampah).

Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan. 

Dengan adanya MoU ini kata Haedar, akan memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan implementasi program. Karena Kemenhut punya legalitas kebijakan lahan dan akses, sementara Muhammadiyah punya umat, serta organisasi yang mengakar. 

“Ini perlu juga dilakukan Kementerian lain supaya jangan salah ambil keputusan, '' kata Haedar

Beberapa program kerja sama lainnya yang akan dimasifkan, yaitu hutan pendidikan, usaha-usaha hutan produktif, pemberdayaan hutan untuk masyarakat setempat, program SITI (Sadarkan perempuan, dengan Inovasi lahan, yang Tepat guna untuk meningkatkan Income), serta program untuk pemberdayaan lingkungan. 
  (MUH)