Mendagri Klaim Pelayanan KTP Elektronik Sudah Baik

Jakarta, MERDEKANEWS -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tiga masalah yang menjadi kendala pelayanan e-KTP, yaitu pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data, dan pengadaan lisensi telah teratasi. 

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Minggu (31/12/2017).

Pada triwulan keempat tahun ini, kata Tjahjo, telah dilakukan penandatanganan kontrak    Annual Technical Support (ATS), pengadaan lisensi, dan kontrak  pengadaan blangko e-KTP. 

"Semua hasil perekaman KTP sudah dapat dilakukan, dan dicetak pada hari yang sama," kata Tjahjo.

Dengan demikian, penggunaan surat keterangan yang selama ini sebagai
pengganti tanda identitas secara berangsur bisa diganti dengan e-KTP. 

"Karena blangko KTP-el tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh  Indonesia," ucapnya.

Kemendagri pun meminta seluruh kepala dinas untuk segera mencetak semua hasil perekaman e-KTP. Sebab, jumlah blanko yang tersedia sudah cukup dan telah didistribusikan ke daerah-daerah.

Adapun bagi daerah yang blanko e-KTP akan habis diminta segera mengambil ke pusat. Saat ini, di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersedia 2,7 juta keping blanko e-KTP.

Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh, kondisi ini membawa dampak positif di daerah. Masyarakat, kata dia, antusias mendatangi pusat pelayanan perekaman.

“Di sisi lain tampak kegairahan instansi pelaksana dan berbagai komponen bangsa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi  kependudukan terutama rekam cetak KTP-el," kata Zudan.

Arif menuturkan dalam kurun dua bulan terakhir, setidaknya ada tiga acara besar pelayanan perekaman e-KTP, seperti Nusantara Expo di Taman Mini Indonesia Indah, Korpri Expo di Pasar Minggu, dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan.

Selain itu, di sejumlah daerah dibuka pula pelayanan saat acara car free day, di pusat perbelanjaan, dan pelayanan pada hari libur. 

Tjahjo meyakinkan dengan perkembangan yang positif ini, sisa target perekaman bagi wajib e-KTP sebanyak 3 persen atau setara dengan 6 jutaan penduduk bisa dapat diselesaikan pada akhir 2018.  (Muhammad)