Yahya Cholil Staquf Bertemu Jokowi, PBNU Kantongi Izin Kelola Tambang 26 Ribu Hektare

Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf memastikan, NU siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lahan seluas 26 hektare bekas proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Hal itu dikatakan Yahya Cholil Staquf usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (22/08). Yahya dan Jokowi membahas konsesi tambang batu bara untuk PBNU.

"Lokasinya Di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare," kata Yahya.

Ia menargetkan, lahan tambang tersebut mulai dieksplorasi pada Januari 2025 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meski baru sebagian produksi yang dieksplorasi di lahan tersebut, namun sebenarnya penambangan sudah mulai bisa dikerjakan.

PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya. "Segera, karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari (2025) sudah bisa bekerja. Sudah (legal)," katanya.

Namun ketika ditanya berapa potensi produksinya atau terkait hilirisasi, Gus Yahya mengaku belum tahu. PBNU menurutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

Lebih jauh Yahya mengakui sampai saat ini PBNU belum membuat struktur posisi perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut. “Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” ucap Yahya.

“Lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah (hilirisasi). IUP-nya belum ditanda tangani, kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan,” lanjutnya.

Yahya pun mengucapkan terima kasih atas pemberian izin konsesi dari Jokowi. Ia mengaku siap akan mengerjakan usaha pertambangan tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih ke presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP, jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan,” imbuh Yahya.

PBNU menjadi ormas keagamaan pertama yang menerima tawaran pemerintah terkait konsesi tambang. Mereka telah menyatakan bersedia menerima izin tambang sejak 6 Juni 2024.

Yahya mengatakan PBNU butuh pemasukan untuk mengelola berbagai kegiatan. Ia berkata PBNU selama ini mayoritas program dikelola oleh Kaum Nahdliyin, warga NU.

Sumber daya keuangan PBNU mulai tak kuat menopang program-program itu. Misalnya dalam mengelola 30 ribu pesantren. Beberapa pesantren memiliki santri hingga puluhan ribu.