Serapan APBD DKI Jakarta Rendah, Banyak SKPD Memble?

Jakarta, MerdekaNews - Penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2018 rendah. Penyebab rendahnya serapan itu lantaran SKPD pasif dan program yang tidak matang.

Baik Gubernur Anies Baswedan maupun Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik sama-sama berpendapat bahwa faktor utamanya adalah perencanaan program yang tidak matang dan kendala pada proses lelang proyek.

Diketahui serapan anggaran pada triwulan pertama dinilai sangat rendah dan jauh dari target. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, penyerapan anggaran dari awal Januari hingga akhir Maret 2018 atau masa triwulan I, penyerapan APBD DKI Jakarta baru 8, 8 persen.

Realisasi belanja langsung dan tak langsung baru Rp6,3 triliun dari total APBD Rp71,1 triliun. Adapun target triwulan I dan II, masing-masing sebesar 20 persen.

Anies mengakui penyerapan saat ini masih sangat minim dan ia berharap agar bisa dikejar pada triwulan berikutnya.

“Saya minta seluruh SKPD pengelola proyek agar benar-benar mengawal programnya agar bisa terealisasi. Dengan tingginya penyerapan, maka dapat menyerap lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi mikro dan makro,” ujar Anies di Balaikota, Senin (9/4/2018).

Maksudnya, SKPD jangan cuma pasif menunggu programnya sedang diproses oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Melainkan harus proaktif dari sebelum dan setelah proses lelang sampai mendapatkan pemenangnya.

Artinya, kalau SKPD bersikap proaktif maka segera ketahuan jika ada kekurangan dan langsung diperbaiki. “Sebab cukup banyak program besar yang gagal lelang dikarenakan kurang koordinasi antar-SKPD,” kata Anies.

Dari minimnya penyerapan ini tentu menurunkan tingkat pelayanan masyarakat. “Mari kita semua bergerak untuk memacu penyerapan secara maksimal untuk percepatan merealisasi visi dan misi pemerintahan untuk membangun Jakarta agar maju kotanya, bahagia warganya,” pesannya.

Sejumlah proyek besar yang batal meliputi pembangunan sejumlah rusun, gedung sekolah, dan lainnya.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik menambahkan minimnya serapan juga disebabkan oleh faktor perencanaan.

“Banyak program yang tidak direncanakan baik sehingga mentok di tengah jalan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam perencanaan program kegiatan harus disiapkan secara matang meliputi skala prioritas, kepentingan masyarakat, harga satuan proyek, kondisi obyek, dan lainnya.

“Banyak calon proyek gagal lelang karena penetapan harga satuan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting sehingga tidak ada kontraktor atau perusahaan yang mengikuti lelang tersebut,” ujarnya.

  (Ira Safitri)