Kemendag Gandeng Kadin Bentuk Satgas Impor Ilegal

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Perdagangan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas impor ilegal atau barang selundupan, serta mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor. 

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (9/7/2024).

Zulkifli menjelaskan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor menjadi persoalan yang lama, dan kerap kali ada temuan perbedaan data yang cukup besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal .

“Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali,” kata Zulkifli.

Sebagai langkah awal, kata Zulkifli, nantinya satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal dan akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyambut baik rencana pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal. Menurutnya, pembentukan satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming (menyalahkan). Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” kata Arsjad. (Viozzy)