Jakarta, MerdekaNews - Masyarakat lebih melihat kalau Jokowi adalah PDIP. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
Kata dia, berbicara bahwa mayoritas masyarakat lebih mengidentikkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan ketimbang partai Golkar.
Luhut menyampaikan hal itu berdasarkan riset dan penelitian dirinya mengenai kecenderungan tersebut. "PDIP 42 persen, Golkar 13 persen," ungkap Luhut saat memaparkan tingkat asosiasi Jokowi ke parpol kepada peserta Rakorbidnas PDIP di Kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4/2018).
Menurut Luhut, melihat fakta itu, tentunya PDIP sangat diuntungkan untuk menghadapi pemilu 2019. Kendati begitu, senior Partai Golkar ini berharap, partainya bisa menyaingi PDIP dalam hal asosiasi ke Jokowi.
"Golkar harus kalahkan PDIP," kata Luhut disambut tawa para hadirin, termasuk Menteri Perindustiran yang juga Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang hadir dalam acara itu.
Luhut menilai, asosiasi itu bisa dipertahankan PDIP asal tak ada kasus korupsi yang menjerat kadernya. Hal demikian juga berlaku bagi Golkar. Sebab, elektabilitas Jokowi dianggapnya sangat berpengaruh untuk partai-partai pendukungnya.
"Jadi kalau tak merawat dengan calon yang didukung ini (Jokowi), maka bisa pengaruh ke penurunan suara (PDIP). PDIP harus mengawal pemerintahan agar lebih maju ke depan," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menganggap bahwa elektabilitas bukan hal yang utama karena bisa berubah setiap saat.
Kendati begitu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan terus bekerja keras mengawal pemerintahan Jokowi sehingga rakyat merasakan dampak dari keberhasilan dan pembangunan yang sudah dicapai.
"Apa yang disampaikan Bang Luhut akan memberikan kekuatan agar kita bergandeng bersama untuk republik yang kita cintai ini," tutur Hasto menanggapi Luhut. (Ira Safitri)
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir
-
Pemberian Penghargaan Prestasi Pemda berdasarkan Hasil Penilaian LPPD Kemendagri memberikan waktu kepada Pemda untuk mengumpulkan laporan melalui sistem informasi LPPD
-
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP? Bagi Ganjar hal itu penting agar mekanisme check and balance atau saling kontrol antarlembaga mampu terwujud secara baik
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
-
Punya Prestasi Mentereng Pimpin Daerah, Besok Jokowi Anugerahkan Gibran dan Bobby Penghargaan Satyalancana Para kepala daerah diberikan penghargaan itu atas prestasinya memimpin daerah