Ingat... Yang Mau Kritik Pemerintah Pakai Data

Jakarta, MerdekaNews - Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pihak yang ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah sebaiknya melengkapinya dengan data untuk saling membangun.

"Sekarang masyarakat sudah dewasa, sudah matang, sudah mengerti, bisa membeda-bedakan. Dan semuanya kalau mengkritik itu ada datanya, berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif," kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4).

Menurut Jokowi, bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan besar dalam membangun infrastruktur di wilayah pelosok. Rintangan medan dan kendala di lapangan menjadi hambatan yang perlu diselesaikan bersama dalam pembangunan itu.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur tersebut seperti jalan Trans Papua dan di Kalimantan Utara.

Untuk Papua, kata Jokowi, keadaan geografis masih menjadi kendala, salah satunya karena pembangunan jalan juga dilakukan di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut.

"Itulah betapa sulitnya geografis yang ada di Papua. Tetapi ya, harus kita bangun karena itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah serta mengangkat kesejahteraan penduduk.

"Saya titip marilah kita bersama-sama kita awasi pembangunan infrastruktur, awasi kualitasnya. Pembagian Kartu Indonesia Sehat yang gratis, yang sekarang mencapai 92 juta itu juga diawasi," tambahnya.

Jokowi juga menjelaskan sertifikasi tanah masyarakat sedang berjalan dan setiap tahun target penerbitannya bertambah. Pada 2017, pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat tanah masyarakat sebanyak 5 juta sertifikat.

Sementara pada 2018, target penerbitan sertifikat tanah naik 2 juta menjadi sebanyak 7 juta sertifikat dan 2019 hingga 9 juta.

Sebelumnya, Amien Rais sempat mengkritik Jokowi terkait sertifikat tanah. Dia menyebut program sertifikasi tanah sebagai bentuk pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien awal Maret lalu. (Ira Safitri/CNN)