Kursi Empuk Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Usai Pilpres 2024?

Jakarta, MERDEKANEWS -- Sejumlah politisi hingga relawan eks TKN Prabowo-Gibran menduduki kursi Komisaris BUMN usai gelaran Pilpres 2024. Jabatan komisaris ini terbilang penting dalam sebuah perusahaan. Karena posisinya akan mengawasi para petinggi korporasi dengan baik dan benar. Tapi, masuknya sejumlah nama-nama eks TKN Prabowo-Gibran sudah tentu memantik sorotan publik.

Benarkah jabatan komisaris ini merupakan politik balas budi? Siapa saja eks TKN Prabowo-Gibran yang diangkat jadi komisaris BUMN? Nama-nama seperti Fuad Bawazier, Grace Natalie, Simon Aloysius Mantiri, Siti Zahra Aghnia dan Siti Nurizka yang notabene berada di barisan 02, kini menghiasi wajah BUMN dan menempati kursi empuk sebagai komisaris BUMN.

Grace Natalie merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu, ia juga sempat menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baru-baru ini, Grace ditunjuk menjadi komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Ketentuan ini didasarkan atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan tempo hari.

Sebagai informasi, MIND ID merupakan BUMN Holding Industri Pertamabangan Indonesia. Beberapa bagiannya seperti PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM hingga PT Timah Tbk.

Selain Grace Natalie, MIND ID juga menunjuk Fuad Bawazier menjadi komisaris. Sedikit bedanya, ia akan memegang posisi Komisaris Utama (Komut)

Melihat riwayatnya, Fuad ini dulunya pernah menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan VII era Soeharto. Beberapa kali, ia juga berganti partai politik.

Berikutnya ada nama Simon Aloysius Mantiri. Ia ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Keputusan tersebut didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023. Anggota DPP Partai Gerindra ini menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mundur sebelum Pilpres 2024 lalu.

Pada sepak terjangnya, Simon dikenal sebagai salah satu orang dekat Prabowo Subianto. Saat Pilpres 2024, ia menjadi bagian Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dengan posisi Wakil Bendahara.

Adapun Condro Kirono merupakan purnawirawan perwira tinggi (Pati) Polri. Pada kontestasi Pilpres 2024 lalu, ia menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Baru-baru ini, namanya ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pertamina (Persero). Ketentuan ini didasarkan atas RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.

Siti Zahra Aghnia, yang merupakan istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Arief Rosyid Hasan. Beberapa waktu lalu, ia diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Pertamina Patra Niaga.

Sebelum diangkat, Siti Zahra Aghnia sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang pada 2022. Selain itu, ia sempat menjadi Direksi di PT Gamlindo Nusa pada 2014 hingga 2020

Sementara, Siti Nurizka Puteri Jaya, ditunjuk jadi Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (10/6/2024).

Siti merupakan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra. Di DPP Partai Gerindra, Siti Nurizka pernah menjabat Kepala Hukum Administrasi dan Kepala Pemberdayaan Wanita pada 2015-2020.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, meluruskan penunjukkan Siti Nurizka. Menurut dia, Siti Nurizka sudah mundur dari DPR sebelum penunjukan sebagai Komisaris Utama Pusri.

Sehingga, kata Habiburokhman seperti dilansir dari tirto.id, penempatan posisinya tidak menabrak aturan undang-undang. "Yang jelas kalau soal kemampuan, tentu Siti Rizka tidak perlu diragukan. Beliau magister ilmu hukum yang punya pengalaman sebagai tim legal perusahan-perusahaan besar sebelum jadi anggota DPR,” katanya.

Kemudian soal bagi-bagi jabatan, kata Habiburokhman, justru terbantahkan. Ini karena justru sebenarnya Prabowo belum dilantik jadi presiden dan Erick Thohir juga bukan kader Partai Gerindra.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga membantah masuknya orang-orang Prabowo di komisaris BUMN sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Karena menurutnya, komisaris di BUMN itu ada beberapa dan direksinya juga terdiri dari beberapa orang bukan berasal dari Gerindra semua.

“Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada dibagi-bagi, kan gitu? Ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada, dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan,” ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Terlebih, kata Dasco, jika dilihat dari latar belakang keterlibatan orang-orang dekat Prabowo yang masuk sebagai komisaris di BUMN seluruhnya mumpuni. Ini sesuai dengan kapasitas keilmuannya mereka. “Cek aja itu nantikan bisa dilihat keilmuannya,” ucapnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika ikut menanggapi perihal bagi-bagi kursi komisaris BUMN ini. Ia berpendapat harusnya yang menempati komisaris BUMN merupakan orang yang kompeten.

"Begini saja, pada intinya prinsip-prinsip pengelolaan BUMN kan sudah ada undang-undangnya. Berpatokan ke sana. Seharusnya yang jadi komisaris itu memiliki kompetensi di sana," kata Yeka Hendra Fatika kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (14/06).

"Nah, pertanyaannya, kalau ini merujuk pada yang diangkat kemarin sudah diuji kompetensinya? Kalau tidak diuji kompetensinya, berarti ada regulasi pemilihan yang dilanggar kalau tidak diuji. Kalau diuji dan ternyata kompeten, ya bagus. Kita lihat saja nanti performance, apakah lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih buruk, berarti ini cerminan tata kelolanya yang tidak lebih baik," ungkapnya.

Sementara Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan setiap penunjukan dewan komisaris perusahaan pelat merah, seperti Pertamina dan Pupuk Sriwidjaja, dilakukan setelah melalui berbagai macam proses seleksi hingga fit and proper test.

Karena itu, masyarakat tidak perlu merasa khawatir jika penunjukan ini memiliki tujuan lain, seperti bagi-bagi jabatan politik atau kepentingan internal lainnya.

"Pertama, kita (Kementerian BUMN) mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan pastinya sudah ada proses fit and proper test. Semua itu ada prosesnya, dicarikan (sesuai) kebutuhannya. Berbagai latar belakang kita ambil, jadi semuanya pasti okelah," kata Arya kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/06).

"Namanya BUMN, itu kan perusahaannya milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan. Nggak ada larangan lho," ucapnya.

Arya juga sepakat bahwa yang terpenting dalam setiap penunjukan komisaris BUMN ini haruslah mereka yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.

"Jadi jangan samakan dengan swasta. Jangan samakan. Tapi kita cari juga dong orang politiknya memang paham dan mengerti untuk hal-hal yang kita butuhkan," pungkasnya.