Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Anggarkan Penguatan Wilayah Perbatasan

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kepala daerah di wilayah perbatasan diminta untuk mengalokasi anggaran perbaikan wilayah perbatasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis.

Mendagri mengungkap, dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, tercatat hanya tujuh provinsi yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.

“Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga pada waktu buat perencanaan ya ini (penguatan wilayah perbatasan) tidak masuk. Ya akhirnya mengandalkan program-program pusat,” kata Tito.

Menurutnya, tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tidak merata. Padahal, pengelolaan pemerintahan daerah sangat diperlukan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

“Harusnya yang dikerjakan duluan adalah daerah. Daerah nggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan di atasnya, provinsi atau kabupaten,” kata Tito yang juga bertindak sebagai Kepala BNPP ini.

Ia melanjutkan, sejak tahun 2020, institusinya telah mengirimkan data ke-18 provinsi yang wilayahnya bertepatan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dari hasil pendataan tersebut, tercatat ada 222 kecamatan yang berdekatan di lokasi perbatasan.

Pemerintah pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

“Tahun 2020 hingga 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang meminta bantuan dermaga dan lain-lain,” kata Tito.

Kebutuhan-kebutuhan inilah yang saat ini sedang dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana sebesar Rp 6 triliun yang dialirkan ke berbagai badan dan kementerian terkait.

Namun demikian, Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu program dari kementerian dan instansi dari pusat.

Melalui rapat koordinasi yang melibatkan para kepala daerah ini, Tito berharap BNPP dan pemerintah daerah bisa saling bekerja sama dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.

Kita tidak ingin seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara tetangga lebih peduli, begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, kalah duluan. Ini harapan kami, tegas Tito.