JAKARTA, MerdekaNews - Anies-Sandi diminta segera cuci gudang. BUMD yang banyak masalah harus segera didepak.
Data dari Komisi C DPRD DKI Jakarta, saat ini banyak BUMD yang hanya mengejar dana penyertaan modal pemerintah (PMP). Walau sudah disuntik lewat APBD, tapi kinerja BUMD terlihat masih stag.
Hal ini ditegaskan Presidium Anies-Sandi, Sugiyanto kepada wartawan, Selasa (14/11/2017). “Misalnya Bank DKI yang sampai saat ini masih banyak masalah,” desaknya.
Sugiyanto menyatakan, dari kredit macet hingga banyaknya pejabat Bank DKI yang diperiksa Kejaksaan adalah bukti adanya masalah. “Saya harap bos dan direksi di Bank DKI segera diganti,” tukasnya.
Aktivis Jakarta ini melanjutkan, jika Anies-Sandi tidak segera cuci gudang maka perusahaan daerah hanya bisa merongrong APBD.
“Direksi yang saat ini di BUMD banyak orang Ahok yang kemampuannya minim. Mereka setiap tahun hanya berharap PMP,” tuding pria yang akrab disapa SGY ini.
Seperti diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masih terus melakukan pengembangan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank DKI. Bahkan, jaksa tengah mendalami keterlibatan jajaran direksi.
Saat ini pemeriksaan saksi sudah dilakukan pada sekitar lebih dari 10 orang. Selain jajaran direksi, jaksa juga tengah melihat keterlibatan orang-orang yang memberikan persetujuan kredit.
Masuk Listing
SGY mengaku, BUMD dan pejabat yang kinerjanya lemot sudah masuk dalam radar Anies-Sandi. Di Tim Transisi kata dia, BUMD yang banyak masalah juga sudah dilisting.
“Tentunya BUMD yang banyak masalah sudah dilisting. Saya yakin Bank DKI ada di dalam,” ungkapnya.
Seperti diberitakan, Anies pernah menyatakan, akan melakukan perombakan dengan memperhitungkan indikator kerja. Anies tidak ingin mengganti pejabat atas pertimbangan yang subjektif.
"Jadi bukan like and dislike, ukurannya kinerja, targetnya apa, yang tercapai apa," kata Anies.
(Ira Saqila)
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Jangan Pasang Ekspektasi Terlalu Tinggi, MK Diyakini Tidak Berani Diskualifikasi Gibran MK tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka
-
AHY: Allah SWT Berikan Jalan yang Terbaik Bagi Demokrat, Kalau Masih di Koalisi Lama Bisa Hancur Lebur coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur
-
Jelang KPU RI Umumkan Hasil Pemilu 2024, Segini Perolehan Suara Tiga Capres Cawapres penetapan hasil Pemilu 2024 akan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan (SK)