Indonesia Jabarkan Solusi Kesenjangan Pembiayaan Pembangunan di UN ECOSOC
New York, MERDEKANEWS – Menteri PPN/Kepala Bappenas bertandang ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-25 April 2025.
Forum ini bertujuan untuk meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan.
“Namun, enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai USD 4 triliun per tahun, dan pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi ini di antaranya adalah pertama, meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan.
Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan Institusi Keuangan Internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional, serta peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit. Ketiga, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat.
Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia, Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia dan Sukuk Hijau. Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu terbatasnya pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran.
“Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs” pungkas Menteri Suharso.
Hal tersebut senada dengan pesan yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB bahwa dibutuhkan transformasi kata-kata menjadi aksi nyata untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam skala besar, antara lain melalui peningkatan upaya oleh negara maju, pemenuhan Official Development Assistance, peningkatan kapital dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Multilateral Development Banks, serta peningkatan representasi negara maju pada sistem global. (Viozzy)
-
Keselamatan Pelayaran Diakui Dunia, Indonesia Kembali Masuk White List Tokyo MoU Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU menunjukkan pengakuan dunia terhadap kinerja kapal-kapal berbendera Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia
-
Indonesia Promosi Infrastruktur Berbasis Energi Hijau di World Water Forum ke-10 Kementerian PUPR dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur mengutamakan prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada
-
Wamendag Jerry Undang Inggris Jajaki Peluang Kerja Sama di KEK Indonesia Indonesia dengan lingkungan bisnis yang kondusif, merupakan mitra yang kuat dan andal bagi perusahaan-perusahaan Inggris yang ingin memperluas jaringan bisnis
-
Brantas Abipraya Dukung “Future Smart Forest City of Indonesia” Lewat Pembangunan Sumbu Kebangsaan Brantas Abipraya akan terus fokus dan berkontribusi penuh, bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk infrastruktur nasional
-
Standing Position Kadin Indonesia Sikapi Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional Kadin melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus mendorong tingkat “Ease of Doing Business in Indonesia” serta mengoptimalkan kapasitas pengusaha nasional.