Duh, Proyek Palapa Ring Masih Terganjal Izin Pemda

Natuna,MERDEKANEWS -Proyek palapa ring barat baru selesai dan siap beroperasi. Diharapkan para operator seluler bisa segera memanfaatkan jaringan kabel fiber optik bawah laut ini untuk meluaskan jaringan sampai ke pedesaaan. Keringanan biaya sewa dan kemudahan perizinan pun akan dilakukan.

“Palapa Ring Barat itu ibaratnya jalan tol, operator nantinya yang membangun jalan akses. Pemerintah akan berikan diskon, dan kami berharap pemerintah daerah mempermudah proses perizinannya,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat kunjungan kerja ke Network Operation Center Palapa Ring Barat, di Kabupaten Natuna, Senin (26/3/2018).

Menurutnya, proyek ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan layanan komunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat. Pemerintah membangun infrastruktur pendukung tanpa memikirkan untung rugi. 

“Di Natuna ini secara ekonomi memang kurang menguntungkan, karena itulah kami sediakan jaringan fiber optik ini. Diharapkan dalam 2020, ke 76 desa yang berpenduduk bisa menikmati fasilitas komunikasi dan internet. Alhamdulillah, saat ini di Natuna sudah bisa 4G,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, proyek Palapa Ring tidak menggunakan Peraturan Presiden (Perpres), namun kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan skema pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan transparan. Proyek Palapa Ring Barat sudah rampung dan mulai beroperasi dan telah commercial operation data (COD). 

Saat ini juga tengah dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah barat. Nantinya akses Palapa Ring ini tidak hanya digunakan untuk selular tetapi juga untuk internet.

Di tempat sama, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Armand Hermawan mengatakan, palapa ring barat merupakan proyek pertama yang beroperasi yang pembiayaannya menggunakan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini diharapkan bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.

“Ini menunjukkan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi salah satu bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini. Badan usaha pun diyakini semakin percaya diri untuk membantu pembangunan infrastruktur,” katanya.

Dia menjelaskan, palapa ring barat dilaksanakan dengan skema KPBU dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

“PII memastikan bahwa investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerja sama. Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran makan PT PII akan melakukan penalangan pembayaran,” tegasnya.

Armand menjelaskan, dalam proyek ini terlaksana atas kerja sama berbagai pihak, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan yang memberikan dukungan fasilitas pendampingan proses transaksi dan Izin Prinsip availability payment, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan PT PII sebagai pemberi jaminan.

“Kerja sama proyek ini berlangsung selama 15 tahun.  Pemerintah bisa melakukan pembayaran investasi pembangunan infrastruktur kabel serta optik pada proyek Palapa Ring Barat dengan keuntungan dari operasional,” jelasnya.

Dia berharap, dengan beroperasinya Palapa Ring Barat keterlibatan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur semakin meningkat. Sebab, KPBU memiliki banyak keunggulan. 

“Dengan KPBU maka kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur meningkat. Tadinya dengan uang misalnya Rp1 triliun hanya cukup untuk bangun 1 proyek bisa bertambah menjadi 5 proyek. Misalnya, masing-masing proyek dibayar dengan Rp200 miliar per tahun,” jelasnya.

Kemudian, APBN pun menjadi lebih kredibel karena bisa digunakan untuk membiayai sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. 

“Inovasi dan deregulasi pemerintah yang dimotori Kementerian Keuangan ini telah membuahkan hasil,” tutupnya.  
  (Redaksi)