Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Wilayah Jawa Perkuat Sinergi Dukung Capaian Inflasi Nasional

Jakarta, MERDEKANEWS -- Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tetap solid di tahun 2024 ini, dengan proyeksi pertumbuhan di atas 5% dan didukung terkendalinya tingkat inflasi. Pencapaian inflasi nasional di Januari 2024 tercatat sebesar 2,57% (yoy), terjaga stabil dalam rentang sasaran target 2,5±1%.

Sejalan dengan inflasi nasional, perkembangan inflasi provinsi di wilayah Jawa juga stabil dan terkendali. Inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,83% (yoy), Jawa Timur 2,47% (yoy), Jawa Tengah 2,69% (yoy), Jawa Barat 3,02% (yoy), D.I Yogyakarta 2,6% (yoy), dan Banten 2,59% (yoy). Proporsi produksi pangan strategis di wilayah Jawa lebih dari 50% terhadap nasional, dengan mayoritas sentra produksi tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Hal yang menarik bahwa inflasi DKI Jakarta sebagai daerah konsumen justru lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang merupakan daerah produsen, sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa, di Malang, Jawa Timur, Selasa (27/02).

Dalam kesempatan yang sama, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono selaku tuan rumah juga menyampaikan bahwa Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Kontribusi sektor pertanian Jawa Timur terhadap nasional merupakan yang terbesar se-Indonesia yaitu mencapai 12,49%. Secara khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyiapkan skema korporasi bagi para petani yang dinilai efektif untuk mengendalikan inflasi khususnya terhadap komoditas pangan.

“Bulan Maret dan April 2024, kita akan menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri. Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” ujar Deputi Ferry.

Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk meredam kenaikan lebih lanjut harga pangan (terutama beras), di antaranya melalui percepatan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional, distributor (di antaranya Food Station dan Pasar Cipinang) maupun ritel modern, kemudian penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM, pengintensifan pelaksaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, dan pengalihan cadangan beras pemerintah (CBP) ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

“Kita berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terkendali terus dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” pungkas Deputi Ferry. (Viozzy)