Menkeu dan Bank Dunia Respons Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Jakarta, MERDEKANEWS -- Program makan siang dan susu gratis janji Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sudah mulai dibahas untuk masuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengungkapkan rencana program pemberian makan siang gratis dengan budget Rp15.000 per anak tersebut belum termasuk dengan susu.

Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia & Timor Leste, Satu Kahkonen menanggapi program tersebut. Menurut dia, program itu perlu direncanakan dengan matang. 

Pemerintah Indonesia perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Intinya dipersiapkan dari sisi perencanaan serta ketersediaan anggarannya.

Sebagai perwakilan Bank Dunia, pihaknya masih akan menunggu secara detail mengenai program tersebut. Satu Kahkonen berharap, pemerintah taat pada rentang anggaran yang telah ditetapkan yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

"Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Satu Kahkonen. 

Selain itu, ia mengatakan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal juga perlu dijaga dalam pelaksanaan program milik Prabowo-Gibran ini. 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani juga sudah memberikan responsnya terhadap program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini.

Kepada wartawan, Bendaraha RI tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis.

Nantinya, program ini akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.

“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” kata Sri Mulyani.