Carut Marut Sirekap Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Jakarta, MERDEKANEWS -- Carut marut aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mencatat perolehan suara Pemilu 2024 disebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan kecurangan. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay.

Ia mengatakan data yang diinput dalam Sirekap juga tidak lengkap. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru menunda rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan.

"Sangat mungkin (ada kecurangan). Memastikannya saya tidak tahu. Tetapi sangat mungkin karena datanya belum lengkap, kemudian ada upaya untuk menyetop dulu," kata Hadar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa (20/2).

Hadar mengatakan saat ini muncul dugaan kekacauan Sirekap untuk mengutak-atik suara partai politik tertentu. Menurut Mantan Komisioner KPU RI itu seperti dilansir cnnindonesia, mestinya KPU segera meluruskan ke publik terkait kekacauan yang terjadi.

"Sekarang ada spekulasi ini partai tertentu ini kemarin cuma sekian juta kok sekarang jadi berkali lipat juta perolehan suaranya," ujarnya.

Ia mengatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi itu bisa membuat hasil Pemilu 2024 menjadi tidak sah. Namun, hingga kini publik belum bisa memastikan adanya kecurangan tersebut.

"Ya juga bisa (hasil pemilu tidak legitimate). Tapi kita harus pastikan bahwa itu memang kecurangan yang betul dilakukan. Karena sampai sekarang pun kita belum bisa memastikan," katanya.

Hadar pun mendorong Sirekap diaudit secara independen. Ia mengatakan banyak pihak yang memiliki wewenang dan keterampilan untuk melakukan hal tersebut.

"Jadi kalau mereka serius, mau betul-betul memastikan pekerjaan mereka itu dipercaya ya mereka harus buka ruang partisipasi termasuk dalam model untuk mengaudit Sirekap itu," kata Hadar.

Hadar meminta agar KPU segera menyelesaikan kekacauan terkait Sirekap. Ia menilai ada keanehan dengan sikap KPU yang tidak merespon secara cepat atas kekacauan-kekacauan itu.

"Bawaslu juga jangan malah disuruh setop. Kalau disetop seolah-olah selesai. Harusnya mempercepat proses ini semua. Tidak ada duit? Tidak mungkin. KPU itu duitnya banyak sekali. Tidak ada tenaga? Tidak mungkin. Dia bisa kumpulkan beberapa universitas yang ahli IT untuk cek dan verifikasi. Jadi aneh saja kalau mereka kemudian lambat merespons semua," ujarnya.