Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Digulirkan Ganjar, Didukung Anies, Direspons Jokowi

Jakarta, MERDEKANEWS -- Wacana hak angket digulirkan oleh Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden 2024. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.

Ganjar berpandangan kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan. "Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/02).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Ganjar turut menyiapkan rencana lain jika hak angket DPR tidak gol. Dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sendiri telah membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan wakil ketua Henry Yosodiningrat, untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Deputi 360 TPN, Syafril Nasution, menyatakan tim akan mempersiapkan perkaranya dengan merinci temuan-temuan yang diduga kecurangan, yang kemungkinan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Tim juga mengundang partisipasi seluruh masyarakat yang ingin mengungkapkan kecurangan pada Pilpres 2024, dengan tujuan melindungi demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Respons Anies Baswedan
Soal usulan Ganjar tersebut, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/02).

Anies juga menegaskan, koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi.


Reaksi Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons wacana hak angket tersebut. Namun ia hanya berkomentar singkat. Jokowi menghargai pernyataan Ganjar itu sebagai bagian dari demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi setelah menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/02).

Terlepas dari pernyataan Ganjar, Jokowi pernah memberi komentar tentang dugaan kecurangan pemilu. Dia menyarankan masyarakat yang merasa menemukan kecurangan untuk melapor.

Jokowi menegaskan semua aturan pemilu sudah tertera di undang-undang. Dia berkata ada pihak-pihak berwenang yang mengurusi dugaan tersebut.

"Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK," ujar Jokowi di JI Expo, Jakarta, Kamis (15/02).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.