
Jakarta, MERDEKANEWS -Ancaman Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan membuka dosa-dosa Amien Rais menuai kencaman. Sikap Luhut dinilai terlalu reaktif.
Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais Hanafi pun menyayangkan sikap Luhut. Harusnya menurut Hanafi, pemerintah tidak perlu terlalu reaktif menanggapi kritik Amien Rais dengan mengancam akan membuka dosa dosanya.
“Bila kritik dinilai sebagai ancaman, maka ucapan pemerintah justru mengkhianati demokrasi yang sama-sama didorong dua dekade laku lewat reformasi,” kata Putra amien Rais saat membuka diskusi di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).
Menurut Hanafi, kritik yang disampaikan Amien justru sejalan dengan reforma agraria yang selama ini menjadi program pemerintah.
Namun reforma agraria yang dimaksud bukan sekedar bagi-bagi sertipikat tanah. Namun keadilan kepemilikan tanah yang saat ini sangat lebar ketimpanganya. Ia menyayangkan reaksi pemerintah tidak seperti menerima kritik dan justru menafsirkan kritik dengan berlebihan.
"Tetapi menurut kami ada yang ditafsir agak sempit sehingga kemunculan respon yang tidak semestinya," ucap dia.
Ia mengatakan, PAN beserta Amien tak gentar menghadapi ancaman apapun lantaran telah menyampaikan kritik. Menurut dia, kritik yang disampaikan Amien merupakan suara minoritas rakyat yang menginginkan keadilan akan kepemilikan tanah.
“Kami tak gentar. Selama ini Pak Amien, pernah diancam dibunuh, diteror juga pernah fisik langsung ke rumah waktu itu. Ya awal-awal pemerintah Pak Jokowi ini kan," katanya
(Muhammad)
-
Kemendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya Kemendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya
-
KKP Lirik Potensi NTB Jadi Lokasi Sentra Garam KKP Lirik Potensi NTB Jadi Lokasi Sentra Garam
-
Tangkap 2 Kapal Vietnam, KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp152 M Tangkap 2 Kapal Vietnam, KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp152 M
-
BSKDN Kemendagri Sambut Baik Kolaborasi Perlindungan Masyarakat Miskin dan Pekerja Rentan BSKDN Kemendagri Sambut Baik Kolaborasi Perlindungan Masyarakat Miskin dan Pekerja Rentan
-
Aliansi Vendor Tuntut Pembayaran Hak Atas Pekerjaan Yang Belum Dibayar Kemenperin RI Puluhan perusahaan yang tergabung dalam Aliansi Vendor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memutuskan untuk mengadakan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, buntut dari belum dibayarkannya tagihan yang ditaksir mencapai ratusan miliyar Rupiah oleh Kemenperin RI kepada para Vendor.