Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (02/02) siang, sekira pukul 14.30 WIB.
Pihak Istana buka suara menjelaskan isi pertemuan tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengungkap, pertemuan Jokowi dan Sri Mulyani membahas pelaksanaan dana APBN di awal tahun.
"Ya memang direncanakan tadi pagi teman-teman banyak bertanya ke saya berkaitan diundangnya Bu Sri Mulyani untuk menghadap presiden siang hari ini. Oleh karena itu saya menjawab memang betul hari ini pukul 14.30 WIB, Bu Sri Mulyani diterima Pak Presiden untuk membicarakan hal-hal terkait pelaksanaan APBN," beber Ari.
Dia juga menegaskan tidak ada hal lain yang dibahas Sri Mulyani dengan Jokowi, termasuk soal isu mau mundur dari kabinet. "Oh ndak (bahas soal mundur dari kabinet), kita bicarakan APBN, karena sudah mulai dilaksanakan," kata Ari.
Sebelumnya, Sri Mulyani beberapa lalu diisukan akan mundur sebagai Menteri Keuangan era Jokowi. Isu tersebut salah satunya diungkap oleh Ekonom Senior Faisal Basri.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," ujar Faisal beberapa waktu lalu.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/01) pekan lalu.
-
Sri Mulyani: Belanja Negara Kuartal Pertama Tahun 2024 Tembus Rp427,6 Triliun Hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun
-
Pemberian Penghargaan Prestasi Pemda berdasarkan Hasil Penilaian LPPD Kemendagri memberikan waktu kepada Pemda untuk mengumpulkan laporan melalui sistem informasi LPPD
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
-
Punya Prestasi Mentereng Pimpin Daerah, Besok Jokowi Anugerahkan Gibran dan Bobby Penghargaan Satyalancana Para kepala daerah diberikan penghargaan itu atas prestasinya memimpin daerah
-
Jokowi Bentuk Satgas Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan