Isu Tanah Abang dan Becak Gagal, PDIP Goreng Dirut Dharma Jaya Yang Mundur

Jakarta, MerdekaNews - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kembali teriak. Setelah gagal memainkan isu Tanah Abang dan bacek, kini partai berlambang banteng itu 'menggoreng' kasus Dirut Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati.

Fraksi PDIP menyayangkan sikap santai Anies Baswedan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, sikap Gubernur Anies Baswedan seolah lepas tangan atas pengunduran diri Direktur Utama Marina Ratna Dwi Kusumajati.

"Seharusnya Pak Anies sebagai gubernur sebagai atasan mencari tahu apa penyebab dia mengundurkan diri," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/3).

Dia menyarankan Anies untuk tidak membiarkan masalah ini menjadi konsumsi publik dan alangkah baiknya diselesaikan dengan duduk bersama Dirut PD Dharma Jaya. Tujuannya tentu untuk mencari titik tengah terhadap persoalan yang menimpa BUMD terkait pangan itu.

"Beliau sebagai gubernur dan sekaligus sebagai orang tua bagi seluruh aparatur Pemprov DKI maka bahasa itu kurang begitu pas diterapkan untuk bawahan yang mau mengundurkan diri, harusnya beliau panggil apa masalahnya kan begitu," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Sikap Anies berbeda dengan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga lebih memilih menahan Direktur PD Dharma Jaya tersebut untuk mengundurkan diri. Gembong menilai sikap yang berbeda ini karena latarbelakang Anies-Sandiaga yang berbeda. Sandiaga berlatar belakang pengusaha sedangkan Anies adalah akademisi.

"Latar belakang yang berbeda Pak Sandi professional murni, artinya mereka pebisnis murni, sehingga ketika melihat orang professional beliau sangat hormat ketika melihat yang professional, beliau menghargai betul skill seseorang ketika memangku jabatan tertentu karena tidak semua orang punya skill yang dimiliki oleh bu Marina itu," jelasnya.

Sebelumnya, Marina menemui Sandiaga untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama dari PD Dharma Jaya, salah satunya karena dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) tidak kunjung dicairkan.

"Bahwa saya datang nangis-nangis ke Pak Sandi, itu tidak lho. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri. Tolong catat itu. Serius. Saya tidak pernah menangis," tegasnya saat dihubungi, Kamis (15/3).

Alasan lainnya karena dia merasa lelah dengan sistem pemerintahan saat ini. Menurutnya SKPD di masa pemerintahan Anies-Sandi cara kerjanya tak sama dengan SKPD masa Gubernur sebelumnya.

Misalnya kata dia, lambannya proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.

Kemudian terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum dibayar, padahal kata dia untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini PSO yang mencapai Rp 41 miliar belum dicairkan.

Tercatat dari Desember uang yang belum diremburse Rp 13.246 525.000. Kemudian Januari mencapai Rp 17.022.500.000. Dan Februari Rp 14.206.425.000.

"Saya talangi pakai kas untuk November Desember, tapi Januari, Februari, Maret sudah tidak bisa. Bayangkan masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair, itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini," katanya.

Kemudian dia bercerita, saat ini sangat sulit bertemu dengan Sandiaga, padahal tujuan bertemu dengan orang nomor dua di Jakarta untuk mencari solusi bagaimana bisa memenuhi daging di Jakarta untuk warga yang tidak mampu.

Saat ingin menuju ruangnya di depan pintu Marina sempat dihadang oleh ajudan Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.

"Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless. Karena PSO juga enggak turun terus udah gitu di dalam sendiri dari Badan Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah," jelasnya.

"Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang 'Pak saya mau resign' saya bilang. "Kenapa?" saya bilang ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena nggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu," sambungnya.

Namun niat dia untuk resign ditahan oleh Sandiaga. Sandi juga berjanji akan membantu Marina terkait pencairan PSO dan uang reimbusment untuk perusahaan yang sedang dia pimpin itu.

"Bu jangan dong, jangan dulu, kalau saya belum bisa bantu satu bulan ibu baru boleh resign", "Oh siap Pak saya siap bantu Bapak siang dan malam saya siap," tutupnya.

BUMD Yang Selalu Rugi

Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Muhamad Taufik membongkar aib PD Dharma Jaya. BUMD milik DKI Jakarta itu ternyata berhutang banyak.

’’Mau mundur jangan ribet deh. Pakai curhat bandingkan dengan gubernur sebelumnya. "Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI harus mengaudit keuangan PD Dharma Jaya,’’ ucap Taufik.
Menurut Taufik, Dharmajaya mendapat Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 98 miliar pada 2016, tapi pemasukan ke kas daerah hanya Rp 1,3 miliar di tahun itu.

"Makanya tak usah dihalangi. Silakan saja mundur. Tapi Anies-Sandi harus minta Marina menyerahkan data keuangan dan laba keuntungan sebelum mundur.,’’ kata Taufik melalui sambungan telepon (17/3/2018).

Wakil Ketua DPRD DKI itu mengungkapkan penggunaan uang rakyat pada perusahaan plat merah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Bahkan Taufik akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk meminta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan sejak 2013-2017. "Harus ada audit dong," ungkapnya.

  (Sam Hamdan)