Jakarta, MERDEKANEWS -- Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud Md disebut bakal menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (01/02) besok.
Diketahui, mundurnya Mahfud dari kabinet sudah didiskusikannya dengan Ganjar Pranowo dan ketua umum partai politik pengusung. Termasuk sudah membicarakannya dengan pihak Istana.
"Saya akan melaporkan saya sudah selesai (di kabinet)," kata Mahfud di Pura Ulun Danu, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.
"Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden, tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, begitu saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini," ujar Mahfud.
Tak lupa ia menyampaikan rasa hormatnya kepada Presiden yang telah menunjuknya masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menjelaskan akan pamit dari pemerintahan juga dengan rasa hormat.
"Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja, dengan itu tadi saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau," katanya.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal pengunduran diri salah satu menterinya tersebut. Ia menghargai keputusan itu karena merupakan hak.
"Itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi dalam keterangan pers, di sela kunjungan kerjanya, di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/01).
Jokowi mengatakan sampai saat ini belum menerima surat pengunduran tersebut. "Sampai detik ini saya belum dapatkan laporan," ujarnya.
Jokowi lalu menjawab suasana kabinet terkait keputusan Mahfud. Jokowi seperti dikutip detikcom, menekankan kabinet tetap solid. "Sangat solid," ucapnya.
-
Telan Anggaran Rp1,4 Triliun, Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk NTB Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik, akan menampung air sebanyak itu, besar sekali, dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Bertemu PM Singapura, Presiden Jokowi Bahas Politik Pertahanan hingga Investasi IKN Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong membahas berbagai kerja sama baik di bidang politik pertahanan hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
-
Gus Men Minta Haji 2024 Jadi yang Terbaik Sepanjang Kepemimpinan Jokowi Penyelengaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya tidak ingin ada lagi hambatan-hambatan. Jika ada hambatan segera lakukan mitigasi dari sekarang
-
Pemberian Penghargaan Prestasi Pemda berdasarkan Hasil Penilaian LPPD Kemendagri memberikan waktu kepada Pemda untuk mengumpulkan laporan melalui sistem informasi LPPD