Jika Politisasi Bansos Terus Dibiarkan, Sama dengan Menggali Kubur Demokrasi

Jakarta, MERDEKANEWS -- Menjelang hari pemungutan suara 14 Februari mendatang, politisasi bantuan sosial (Bansos), semakin menyeruak ke permukaan. Banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk menangguhkan distribusi bansos hingga Pemilu 2024 usai. 

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, mengingatkan tentang bahaya politisasi bansos dalam konteks pemilu, yang dapat menggali kubur demokrasi.

Menurutnya, aturan pelaksanaan pemilu sudah jelas, tetapi perlu tindakan tegas dari penegak aturan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran negara demi kepentingan politik.

Bakir menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait kampanye terselubung menggunakan bantuan sosial untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Ia menekankan bahwa politisasi bansos seharusnya dapat diatasi oleh lembaga pemantau pemilu seperti Bawaslu dan pihak terkait.

"Di sini integritas penyelenggara atau aktor pemilu, seperti Bawaslu dan pihak terkait lainnya dipertaruhkan. Para aktor pemilu harus mengawasi secara lebih jeli terhadap pelaksanaan pemilu di tengah kontestasi melibatkan anak biologis penguasa," ujar Bakir Ihsan.

Menurutnya, netralitas terhadap semua peserta pemilu dan keberpihakan pada tegaknya aturan main adalah agenda yang harus dipegang teguh oleh semua pihak. Kontrol masyarakat terhadap kinerja para aktor pemilu juga dianggap penting.

Bakir menyatakan bahwa penguasa memiliki peluang besar untuk melakukan pelanggaran, dan oleh karena itu, semua pelanggaran pemilu harus diatasi.

Ia memperingatkan bahwa jika pelanggaran politisasi bansos terus dibiarkan, maka demokrasi di negeri ini sedang menggali kuburnya sendiri. Menjadikan pemilu hanya sebagai ritual oligarki berkedok demokrasi.

Adapun, politisasi bansos diprediksi akan semakin masif terlebih dengan kenaikan anggaran bansos di tahun 2024 yaitu 12% atau Rp53,3 triliun. Bansos selalu rawan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.