
BPJPH, KADIN dan ICCIA Teken Nota Kesepahaman Perkuat Industri Halal Global
Makkah, Jakarta, MERDEKANEWS -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan ICCIA Halal Development Corporation (ICHS) terkait Jaminan Produk Halal (JPH).
Kerja sama trilateral tersebut dimaksudkan untuk menjadi wadah sinergitas ketiga pihak dalam upaya melakukan upaya strategis untuk memperkuat dan mendukung industri halal global, khususnya di negara-negara OKI.
Penandatanganan MoU dilaksanakan pada opening Makkah Halal Forum 2024 yang dibuka oleh Menteri Perdagangan Saudi Arabia Majid Al Qasaby di Makkah pada Rabu (24/01) malam.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, CEO ICHS Ashraf El Tanbouly, dan Penjabat Ketua KADIN Yukki Nugrahawan Hanafi.
"Alhamdulillah BPJPH baru saja melakukan penandatanganan MoU kerja sama dengan KADIN dan ICHS setelah di antara tiga pihak sepakat untuk mengkolaborasikan upaya strategis dan membangun landasan kerja sama untuk mendukung Industri Halal Global, khususnya dengan negara Anggota OKI." kata Aqil dalam keterangannya di Jakarta.
"Sinergi ini nantinya dapat dilakukan mulai dari membangun wareness halal, promosi hingga mendorong optimalisasi pemasaran produk halal."
Lebih lanjut, Aqil menegaskan bahwa kerja sama trilateral ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi dan kebijakan terkait JPH yang berlaku, serta dilaksanakan atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya penguatan kerja sama internasional JPH, di mana Indonesia berkepentingan untuk dapat memainkan peran besar dan mampu memanfaatkan potensi ekonomi industri halal global yang terus tumbuh dengan nilai yang sangat menjanjikan.
"Ini juga penting karena kita sangat berkepentingan untuk memperkuat peranan sektor produk halal kita dalam ekosistem halal global, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi global halal hub terbesar di dunia." tandasnya.
-
BPJPH Terus Gencarkan Pengawasan Produk di Masyarakat Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar jaminan produk halal
-
Kepala BPJPH Gagas Pembentukan ASEAN Australia New Zealand Halal Forum kami mengadakan sebuah roundtable yang mana kita telah menggagas satu forum yang disebut ASEAN Halal Forum
-
Menag dan Kepala BPJPH Teken MoU, Sepakat Perkuat Sinergi Halal di Indonesia sinergi ini penting untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal dunia
-
BPOM Paparkan Kronologi Temuan Produk Makanan Olahan Mengandung Babi Temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan rutin BPOM soal keamanan pangan, termasuk kesesuaianĀ label halal
-
BPJPH: Penarikan 9 Produk Mengandung Unsur Babi adalah Wujud Penegakan Regulasi Jaminan Produk Halal Kami (BPJPH) dan BPOM terus berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan produk yang beredar di tengah masyarakat