Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Masyarakat Dipersilahkan Mencerna, Menakar dan Menimbang

Jakarta, MERDEKANEWS -- Pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bahwa presiden boleh kampanye dan memihak memantik polemik.

Pernyataan Jokowi tersebut mendapat respons dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia meminta masyarakat mencerna, menakar dan menimbang omongan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).

Lebih lanjut, Anies sendiri menyatakan komitmen untuk menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa tunduk oleh hukum berlaku.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah kita ingin penguasa diatur oleh hukum," tegasnya.

Ia melanjutkan menjadi negara hukum berarti seluruh pihak yang menjalankan kewenangan pemerintahan merujuk pada aturan hukum berlaku. Bukan berdasarkan selera maupun kepentingan yang melekat pada dirinya atau kelompoknya.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum, jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana," tegas Anies.

Ia juga meminta para ahli hukum tata negara menelaah pernyataan Jokowi tersebut. Menurut Anies ahli hukum tata negara perlu menelaah apakah pernyataan Jokowi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak.

"Untuk memberikan opininya, sebetulnya aturan hukum kita bagaimana sih. Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing," kata Anies.

"Negara ini negara hukum ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti tidak boleh, kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh," sambungnya.

Sebelumnya Jokowi mengatakan, kalau dirinya selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Umum 2024. Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/01).

Pernyataan itu dilontarkan Jokowi merespons pertanyaan awak media soal menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," kata Jokowi.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," lanjutnya.

Lalu, wartawan lantas bertanya bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan? "Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, dia bertanya balik saat ditanya apakah memihak dalam pemilu kali ini. "Itu yang mau saya tanya, memihak ndak hehehe," kata Jokowi.