
Jakarta, MERDEKANEWS -- Wakil Komandan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak memakai fasilitas negara untuk berkampanye.
Hal itu disampaikan Habib menanggapi kabar dicabutnya izin acara "Desak Anies" yang rencananya diadakan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, Selasa. Menurut Habib, museum tersebut jelas merupakan fasilitas milik TNI.
"Pasangan AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus pasangan calon pilpres, lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan," kata Habib sebagaimana keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Habib menjelaskan bahwa tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk berkampanye merupakan bentuk pelanggaran undang-undang.
"Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (tentang TNI) juga sudah mengatur bahwa TNI harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak. Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politik yang tidak etis," katanya.
Namun begitu, Habib meyakini masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai hal tersebut. Terlebih, hal serupa tidak hanya terjadi satu kali.
"Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas. Mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan playing victim (bermain sebagai korban, red), tetapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Iwan Tarigan mengatakan, acara "Desak Anies" di Museum Diponegoro Sasana Wiratama batal digelar karena pengelola mencabut izin lokasi.
Pencabutan izin oleh pengelola ini dilakukan setelah pihak panitia sudah menyiapkan segala keperluannya pada Senin malam. "Padahal izin sudah diberikan, sound system (sudah disewa) dan 5.700 peserta sudah mendaftar," kata Iwan.
Karena izin dicabut secara mendadak, kata Iwan, panitia langsung bergerak cepat untuk mencari tempat pengganti. Panitia akhirnya mendapatkan lokasi pengganti di Rocket Convention Hall di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Perubahan sudah dekat, hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana 'Desak Anies' Yogyakarta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil karena ekonomi yang semakin sulit dan biaya kebutuhan pokok yang semakin tinggi," ujar Iwan.
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi Namun keputusan itu mengundang kritik dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin. Ia menilai Panglima TNI mencla-mencle.
-
Ada 5 Orang, Siapa Saja yang Dilaporkan oleh Jokowi Terkait Ijazah Palsu? Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K
-
Jokowi Ungkap Alasan Kenapa Baru Melaporkan Soal Tuduhan Ijazah Palsu "Kan delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang,"
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang
-
Tutup Pintu Pemakzulan Wapres, Golkar: Gibran Terpilih Secara Konstitusional! Wapres Gibran terpilih secara konstitusional melalui pilpres dan Mahkamah Konstitusi