Manggarai Barat, MERDEKANEWS -- Program penyaluran Bantuan Pangan menjadi instrumen kebijakan yang kembali digulirkan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan yang berdampak pada masyarakat rentan, terlebih di tengah fenonema perubahan cuaca saat ini.
Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Bantuan Pangan untuk tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulan. Guna memastikan langsung kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkesempatan meninjau penyaluran Bantuan Pangan di sejumlah wilayah Indonesia.
“Ini program arahan Bapak Presiden. Kemarin dalam sidang paripurna meminta ini diperpanjang sampai bulan Juni. Jadi Bapak Ibu akan terima 10 kg beras setiap bulan sampai dengan bulan Juni,” ungkap Menko Airlangga saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan di Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (15/01).
Penyaluran Bantuan Pangan di Desa Batu Cermin tersebut diberikan kepada 100 orang PBP. Sementara itu, Bantuan Pangan di Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2024 secara keseluruhan akan dialokasikan kepada 42.808 orang PBP.
Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga ketersedian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) termasuk di Provinsi NTT guna memenuhi kebutuhan program Bantuan Pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan. Persediaan CBP di Perum BULOG Kantor Wilayah NTT sendiri mencapai 9.162 ton, dimana 644,5 ton diantaranya berada di Gudang BULOG Batu Cermin.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan dialog secara langsung dengan para PBP terkait dengan keberlanjutan program tersebut. Sejumlah PBP yang diantaranya berlatar belakang pekerja informal menyampaikan bahwa program Bantuan Pangan yang diberikan sangat membantu dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diharapkan agar bantuan tersebut dapat dilanjutkan.
Masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di Manggarai Barat, terutama dengan kondisi saat ini dimana sedang dilakukan perbaikan saluran irigasi yang ada, sehingga menyebabkan produksi beras di Manggarai Barat mengalami penurunan. Apresiasi juga turut disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah atas Bantuan Pangan Beras yang telah diberikan tersebut.
“Kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang di berikan kepada kami masyarakat khususnya Manggarai Barat tentu masyarakat secara keseluruhan,” jelas salah seorang perwakilan masyarakat.
Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 5 orang perwakilan PBP dan meninjau langsung persediaan beras di Gudang BULOG Batu Cermin, Menko Airlangga juga menyaksikan langsung proses penyaluran bantuan kepada para PBP.
“Hasil temu wicara dengan masyarakat terungkap masyarakat sangat membutuhkan Bantuan Pangan Beras ini dan bahkan beberapa masyarakat masih menunggu Bantuan Langsung Tunai yang sudah disetujui Bapak Presiden, namun masih memerlukan proses lanjutan,” pungkas Menko Airlangga. (Viozzy)
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Penyuluh Agama dan Penghulu Diminta Berperan Aktif Dukung Empat Program Prioritas Pemerintah Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta para Penyuluh Agama dan Penghulu ikut berperan aktif, terutama dalam proses sosialisasi dan edukasi
-
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni
-
Pemerintah Evaluasi Penerima HGBT Perindustrian dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan HGBT terhadap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan penetapan HGBT dan bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum