Menggali Potensi dan Sinergi Perbatasan, BNPP Dorong Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kaltara

Nunukan, MERDEKANEWS -- Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghelat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Perbatasan" pada Rabu, 29 November 2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Acara tersebut merupakan bagian dari langkah strategis BNPP untuk mendorong kerjasama melalui Forum Perguruan Tinggi Perbatasan (FOPERTAS) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Farida Kurnianingrum, rapat ini bertujuan diantaranya memperoleh masukan bagi pembangunan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, selain mengkolaborasikan peran antar pihak dalam pemgembangan ekonominya. 

"Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemda setempat dapat pula memberikan usulan atau masukan sebagai bahan pembangunan perbatasan untuk RPJMN 2025-2029," ungkap Farida Kurnianingrum.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Potensi Perbatasan Laut BNPP, dengan narasumber meliputi Dosen Universitas Mulawarman, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPD) Kabupaten Nunukan, serta Sekretaris Camat Lumbis Pansiangan.

Turut hadir dalam rapat ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltara, OPD Kabupaten Nunukan, Perencana Ahli Muda, analis, dan staf pada Biro PK, serta dosen dari Universitas Mulawarman.

Farida Kurnianingrum menjelaskan upaya pengembangan pariwisata yang tengah dilaksanakan, termasuk Gerakan Pembangunan Pariwisata yang sedang digalakkan.

BNPP, bersama instansi terkait, kini mengupayakan pembangunan Tourist Information Center (TIC) serta pengembangan potensi perikanan seperti ikan khas paliang dan patin untuk tujuan ekspor ke Malaysia.

Narasumber lainnya, yakni Staf Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat, BAZNAS Provinsi Kaltara, menguraikan program Kaltara sehat, mandiri, takwa, dan cerdas.

BAZNAS menunjukkan komitmennya dengan menyatakan bahwa 30,5% dari anggaran mereka disalurkan untuk bantuan ekonomi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan.

Sementara Forum Perguruan Tinggi Perbatasan, sebagai tempat berkumpulnya akademisi yang fokus pada kajian perbatasan negara, menjadi pusat diskusi.

Isu-isu strategis pembangunan kawasan perbatasan menjadi fokus, termasuk percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengembangan potensi lokal, pemanfaatan sumber daya hayati dan non-hayati, serta konektivitas infrastruktur.

Dalam sesi pembahasan, Dosen Universitas Mulawarman menyoroti potensi wilayah Lumbis dan Kabupaten Nunukan, mencakup sektor perkebunan, perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan budaya.

"Saya ingin menekankan perlunya pembinaan dan pengembangan UMKM bidang kerajinan untuk mendukung pengembangan budaya, pariwisata, pertanian, dan peternakan secara lebih besar," tuturnya.

Kepala BPPD Kabupaten Nunukan membahas kondisi perbatasan Indonesia dengan Malaysia, terutama di exit dan entry point di Sebatik-Tawau. Produk unggulan seperti ubi dan jagung, serta potensi pariwisata arung jeram di Mensalong dan Lumbis, menjadi fokus pembangunan.

Hasil FGD yang dicapai kemudian dijadikan berita acara yang ditandatangani oleh semua narasumber. BAZNAS Provinsi Kaltara menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mendukung kegiatan BNPP di Kaltara.

Sementara itu, BPP Kabupaten Nunukan menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan kegiatan serupa di lokasi perbatasan lainnya.

Dengan hasil FGD yang positif dan komitmen kolaboratif dari berbagai pihak, pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Kaltara semakin menggeliat. 

Semua pihak terlibat, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga non-pemerintah, menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.

Semoga langkah-langkah konkret segera diambil untuk mewujudkan visi pembangunan perbatasan yang lebih baik dan berkelanjutan.