
Tokyo, MERDEKANEWS -- Kerja-kerja birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat terus didorong oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Tak terkecuali saat berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo di Jepang pada Kamis (30/11).
Di hadapan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dan para staf, Menteri Anas menyampaikan reformasi birokrasi (RB) kini memiliki double track, yakni RB general dan TB tematik.
"Terdapat empat area yang menjadi fokus utama RB tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden," ujar Anas.
Empat area RB tematik akan didukung oleh digitalisasi pemerintahan lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dan pelayanan publik akan menjadi menjadi lebih efektif dengan digital.
"Reformasi birokrasi tematik ditopang digitalisasi pemerintahan. Pendekatan tematik digitalisasi pemerintahan mencakup transformasi pada tiga pilar utama: digital struktur, digital kultur, dan digital kompetensi," tambahnya.
Peran strategis KBRI Tokyo dalam meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang juga diapresiasi Anas. Menurutnya, kerja-kerja KBRI Tokyo dalam mendatangkan investasi ke Tanah Air, sudah sesuai dengan fokus reformasi birokrasi (RB) tematik.
"Kami menyadari pentingnya peran diplomatik dalam membangun hubungan antarbangsa yang harmonis. KBRI Tokyo, sebagai jembatan antara Indonesia dan Jepang, telah memberikan kontribusi besar dalam memfasilitasi investasi. Dan ini sejalan dengan RB tematik," ucap Anas.
Sementara itu, Dubes Heri menyambut baik kedatangan Menteri Anas. Ia berharap arahan dari Menteri PANRB dapat memacu kinerja ASN KBRI Tokyo.
"Manajemen sumber daya manusia khususnya ASN sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa kita. Kami berharap dengan kehadiran Bapak menteri bisa memberikan dampak bagi kami, khususnya mamacu kinerja kami," kata Heri.
Selain itu, untuk memastikan pelayanan publik hadir bagi masyarakat, Menteri Anas juga mengecek pelayanan di KBRI Tokyo. Pada kunjungan itu, Menteri Anas menyampaikan pujian kepada KBRI Tokyo atas berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan.
"Saya mengapresiasi kinerja dan komitmen dari staf KBRI Tokyo yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang prima bagi WNI, memelihara hubungan baik antarnegara, mempromosikan budaya, perdagangan, sehingga memperkuat ikatan antara Indonesia dan Jepang," ujar Anas.
KBRI Tokyo tercatat memiliki beberapa inovasi, yakni pertama, Dashboard Jaipong (Japan-Indonesia Partnership Lounge) yang merupakan inovasi diplomasi ekonomi. Kedua, Bootcamp for Indonesian and Japanese Technopreneurs (BIJTe) yang diselenggarakan untuk mendorong kolaborasi talenta digital Indonesia dan Jepang.
Ada juga inovasi ketiga yakni Layanan Rekam Biometrik e-KTP, dan keempat, Diseminasi Informasi Layanan Via Indonesia Friendship Day yang merupakan kegiatan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi, serta pelayanan publik terpadu KBRI Tokyo yang diselenggarakan di 11 kota yaitu di Sapporo, Osaka, Sendai, Kumamoto, Kesennuma, Mito, Yokohama, Fukuoka, Shizuoka, Toyota, dan Okinawa.
Masih dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala LKPP ini memaparkan bahwa, paradigma birokrasi harus diubah dari pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja bersama masyarakat.
"Saatnya mengubah paradigma pembangunan. Sekarang harus berbasis data, program pemerintah didesain dan dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan warga atau citizen centric, dan terbuka pada kritik dan masukkan," paparnya.
Dalam kunjungan ini, Menteri Anas turut didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dan Staf Ahli Bidang Administrasi Negara, Herman.
-
Pemerintah Beri Arahan, Pengangkatan CASN 2024 Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025
-
DPR Bawa Kabar Soal Pengangkatan CPNS dan PPPK Lolos Seleksi 2024, Dipercepat atau Diundur Nih? DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR
-
Bukan karena Efisiensi, Ternyata Ini Sebab Pengangkatan CASN Lolos Seleksi 2024 Diundur penundaan ini bukan karena alasan efisiensi anggaran
-
Menteri Rini Widyantini Pastikan Pemerintah Sudah Alokasikan Gaji ke-13 dan THR untuk ASN alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah
-
Menpan Rini Lantik Kepala BKN Baru, Ini Sederet PR Besar yang Menanti Zudan Arif Fakrulloh PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit.