Makassar, MERDEKANEWS -- Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diingatkan untuk tidak memberikan akses Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).
Pesan ini disampaikan Kabid Haji Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail kepada seluruh Ketua DPD Asosiasi PPIU se Sulawesi Selatan di ruang kerjanya, Selasa (28/11).
"PPIU diminta tidak memberikan akses Siskopatuh kepada travel tidak berizin," tegasnya.
Siskopatuh adalah sistem digitalisasi yang dikembangkan Kementerian Agama sejak 2019 untuk digunakan para pengelola travel dalam melakukan pelaporan kegiatan umrah dan haji khusus.
Sistem ini terus diperbarui oleh Kemenag agar lebih efektif dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus.
"Banyak laporan tentang PPIU tak berizin ikut memberangkatkan jemaah. Ini menjadi perhatian kami karena bagaimana mereka bisa mengakses Siskopatuh," sambung Iqbal.
Dengan tiga poin tersebut, beberapa kesepakatan juga terjalin diantaranya apabila ada pihak/travel yg akan menggunakan akses Siskopatuh PPIU maka dalam memberangkatkan harus memakai atribut dari PPIU tersebut.
Pesan Iqbal menjadi perhatian PPIU di Sulawesi Selatan. Mereka sepakat untuk tidak memberikan akses Siskopatuh kepada travel tidak berizin.
Pertemuan di Kanwil Sulsel ini dihadiri empat Ketua Asosiasi, yaitu: Ketua Kesthuri, Amphuri, Himpuh, dan Ampuh. Selain soal akses Siskopatuh, dibahas juga tentang perlunya harga standar biaya umrah keberangkatan dari Makassar. Tujuannya, agar masyarakat Sulsel tidak mudah tergiur dengan paket murah yang ditawarkan.
Dibahas juga pemanfaatan fasilitas asrama haji sebagai terminal transit jemaah umrah. "Dengan menjadikan Asrama Haji sebagai terminal transit, pengawasan PPIU lebih bisa maksimal dan juga memberikan kepercayaan jemaah kepada PPIU itu sendiri," ungkap Ikbal Ismail yang juga mantan Kepala Asrama Haji Sudiang Makassar.
Asosiasi PPIU sepakat untuk bermusyawarah dalam merumuskan harga paket umrah dari Makassar dan Indonesia timur. Paket biaya itu nantinya akan diusulkan ke Kanwil untuk disepakati sebagai harga referensi.
Asosiasi juga sepakat untuk menggunakan asrama haji sebagai terminal transit. Namun, ada dua persyaratan yang mereka minta.
Pertama, harga yang diberikan adalah harga paket (mencakup hotel, makanan, transport ke bandara, dan lainnya). Kedua, harga harus kompetitif dengan layanan yang terbaik dan tidak ada lagi biaya lain.
Ketiga, sarana yang digunakan adalah wisma baru standar hotel bintang 3 dengan layanan dan kebersihan yang terjamin.
-
Sinergi PT Pos Indonesia dan Kemenag: Bahas Kemudahan Layanan Pengiriman Barang Jemaah Haji kita bisa kerja sama dengan perusahaan di Arab Saudi, namanya MCS agar pengirimannya jauh lebih cepat
-
Launching Senam Haji Indonesia Diikuti Lebih 28 Ribu Jemaah Launching Senam Haji Indonesia Diikuti Lebih 28 Ribu Jemaah
-
Kabar Baik bagi Eksportir, BPJPH - Saudi Halal Center SFDA Sinergi Saling Pengakuan Standar Halal Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia telah melakukan kerja sama saling pengakuan standar halal
-
BPJPH Pastikan Implementasi Wajib Halal Oktober 2024 sebagai Peluang Perluasan Sinergi Produk Halal Tahap pertama implementasi Wajib Halal di Indonesia akan dimulai pada 18 Oktober 2024
-
Kemenag Cairkan Dana BOS dan PIP Pesantren Tahap I Sebesar Rp220 Miliar Program BOS Pesantren adalah salah satu bukti kehadiran negara terhadap pesantren yang selama ini terus memberikan perhatian