
Jakarta, MERDEKANEWS - Pilkada serentak 2018 bakal berjalan seru. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai mencurigakan.
Dana yang mengalir dari ribuan transaksi itu diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Diduga transaksi mencurigakan itu dilakukan para cukong.
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan aliran dana mencurigakan itu berasal dari beberapa rekening, yang diduga kuat berkaitan dengan calon kepala daerah pilkada 2018. Data tersebut merupakan catatan transaksi dari akhir 2017 sampai tiga bulan pertama 2018.
"Memang sudah meningkat transaksi mencurigakan itu," kata Dian di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018).
Dian mengatakan PPATK saat ini masih menganalisis transaksi mencurigakan tersebut. Analisis, kata dia, dilakukan untuk mengetahui dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam transaksi tersebut.
Bila dugaan pelanggaran mengarah ke pelaksanaan pilkada, kata Dian, data tersebut akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun jika pelanggaran mengarah pada tindak pidana korupsi, akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam pilkada 2018 terindikasi melakukan korupsi. Mereka, kata Agus, diduga melakukan korupsi pada masa-masa sebelumnya.
"Proses penyelidikan sudah mencapai 90 persen," ujarnya.
Agus tidak mau menyebutkan nama para calon kepala daerah itu. Dia hanya mengatakan mereka adalah calon kepala daerah petahana dan ada pula yang sudah berhenti dari jabatannya, tapi maju kembali dalam pilkada 2018. "Mereka maju untuk pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," ucapnya.
(Sam Hamdan)
-
Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara, Ketua KPK: Tetap Wajib Serahkan LHKPN ketentuan Pasal 9G Undang-Undang BUMN dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN
-
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto Jadi Plt Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicaranya Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Plt Direktur Penyelidikan
-
Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi
-
Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang