
Jakarta, MERDEKANEWS -- Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya meminta jemaah masjid harus mewaspadai berita-berita bohong atau hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur
Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Badya Wijaya saat melaksanakan Program "Satu Jam Mengaji Bersama Polisi" di Masjid Al Jihad di Jalan Kramat Jaya Nomor 38, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin.
Kegiatan Program "Satu Jam Mengaji Bersama Polisi" di Masjid Al Jihad yang diselenggarakan pada pukul 17.30-20.00 WIB juga dihadiri jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, Ketua MUI Johar Baru dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) wilayah Johar Baru.
"Dari masjid memberikan imbauan kepada jamaah dan warga sekitar dalam menghadapi Pemilu 2024, harus hati-hati informasi di medsos, banyak hoaks dan tipuan," kata Badya Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Badya juga mengimbau kepada jemaah untuk berhati-hati dan juga bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) seperti tidak memberikan informasi yang tidak jelas sumbernya. "Bijaklah dalam menggunakan medsos dengan selalu ber-'tabayun'," katanya.
Selain itu, Badya menegaskan agar tempat ibadah seperti masjid tidak dijadikan sarana untuk politisasi. "Dilarang politisasi tempat ibadah, terutama tidak boleh ada atribut parpol apapun di masjid dan tidak boleh ada kampanye," katanya.
Badya juga menjelaskan Program "Satu Jam Mengaji Bersama Polisi" merupakan ajang silaturahmi Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya dengan warga atau jemaah masjid.
"Kemudian silaturahmi plus ibadah shalat berjamaah dan itikaf. Mengajak warga untuk memakmurkan dalam arti menyejahterakan, masjid harus mampu memakmurkan warga sekitar," katanya.
-
Fokus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kadin Indonesia Tegaskan Netral di Pemilu 2024 Fokus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kadin Indonesia Tegaskan Netral di Pemilu 2024
-
Tiga Jurus Kominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data Pemilih Tetap Pemilu 2024 tiga langkah penanganan dugaan kebocoran data daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU)
-
Dugaan Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap 2024, KPU Harus Bertanggung Jawab! Setidaknya 204 juta data tersebut dijual di dark web seharga 2 Bitcoin atau 74.000 dolar AS atau setara hampir Rp1,2 miliar
-
Debat Capres dan Cawapres Tidak Hanya di Jakarta, KPU Rencanakan Digelar di Daerah Lain yang empat kalau bisa di luar Jakarta. Biar diputar dari ujung Indonesia, barat, tengah, seperti itu
-
Elektabilitas Pasangan AMIN Naik, Anies: Bukti Semakin Banyak Masyarakat yang Ingin Perubahan Survei-survei itu, kami meyakini makin hari makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kita ini memerlukan perubahan