Logo Pemprov Kaltim Dicatut Pendukung Ganjar-Mahfud, Ini Reaksi Diskominfo

Jakarta, MERDEKANEWS -- Adanya pendukung bakal capres di media sosial X yang menggunakan logo Pemprov Kaltim, membuat heboh jagat maya, khususnya Kalimantan Timur.

Berdasar pantauan, akun bernama @KaltimForGanjar tersebut tampak masih aktif hingga Selasa (24/10) sore dan memposting terkait berita salah satu bakal Capres yang ikut dalam Pemilu 2024.

Terkait itu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur mengaku telah memberikan teguran resmi kepada salah satu akun yang menggunakan logo Pemprov Kaltim untuk mendukung calon presiden pada Pemilu 2024.

"Staf saya secara resmi melalui akun Diskominfo Kaltim sudah mengingatkan dan memberi waktu untuk mengganti logo tersebut, namun belum juga ditanggapi," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim. Muhammad Faisal di Samarinda, Selasa.

Dengan tidak adanya respons, pihaknya mengambil langkah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU dan juga Kesbangpol Kaltim untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Faisal mengatakan bahwa seharusnya logo pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan berpolitik.

"Itu logo brand pemerintahan, jadi aturannya hanya dipakai untuk kegiatan resmi maupun nonresmi, tetapi yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim bukan lembaga atau organisasi atau komunitas lain. Apalagi, buat kepentingan yang berbau politis, Pemprov Kaltim harus netral," tegas Faisal.

Diketahui ada aktivitas cuitan X milik oknum pendukung salah satu calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2024.

Hal ini menjadi meresahkan tatkala akun tersebut menggunakan identitas Pemprov Kaltim berupa logo sebagai foto profilnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait dengan akun Twitter atas nama Kalimantan Timur yang menggunakan logo Pemprov Kaltim dalam memberikan dukungan kepada bakal pasangan presiden/wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Kami pastikan bahwa akun itu bukan akun resmi pemerintah. Ini kami masih ingin coba mekanisme take down akun tersebut," katanya.