Ini Kata Koordinator Siaga 98, Perspektif Anies Dalam Pemberantasan Korupsi Terbalik

Doddi - merdekanews.co

Foto: istimewa

Jakarta, MERDEKANEWS - Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin menyatakan bahwa perspektif Anies dalam pemberantasan korupsi terbalik-balik, mestinya bukan KPK yang perlu dibenahi, melainkan Koruptor yang perlu diberantas.

"Perspektif Anies seperti membenahi sapu untuk bersih-bersih koruptor, padahal yang utama adalah sampah koruptornya yang mesti diminimalisir," tegas Hasan dalam keterangan pers tertulis kepada media, Rabu (20/9/2023).

"Percuma sapunya diperkuat, jika sampah koruptornya segunung," sambungnya.

Perspektif Anies terhadap pembenahan korupsi dengan menata ulang KPK justeru menambah ketidakpastian kelembagaan KPK, yang mengakibatkan ketidakpastian pemberantasan korupsi.

Dikatakan Hasan lebih lanjut, Independensi KPK saat sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dimana sudah ada kontrol ketat internal, sebab ada Dewan Pengawas KPK. Ada sanksi jika insan KPK melanggar, dan prosedurnya sdh tersedia.

"Maka, saatnya semua pihak perspektifnya tentang pemberantasan korupsi ditujukan pada koruptor, bukan sebaliknya. Koruptor dibiarkan, malah KPK yang diawasi. Ini kebalik-balik cara pandangnya," pungkas Hasanuddin. (Doddi)

Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara, Ketua KPK: Tetap Wajib Serahkan LHKPN ketentuan Pasal 9G Undang-Undang BUMN dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN

Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto Jadi Plt Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicaranya Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Plt Direktur Penyelidikan

Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi

Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki

Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi Namun keputusan itu mengundang kritik dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin. Ia menilai Panglima TNI mencla-mencle.

Percepatan Pembangunan Jargas PGN di Jatim Dapat Dukungan Penuh dari Wagub Emil Dardak

Di Wisuda Unpar, Wamendagri Bima Arya Kenang Prinsip “Buku, Pesta, dan Cinta” Semasa Kuliah

Kemendikdasmen Buka Program PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025, Dorong Sertifikasi Profesi Bagi Guru yang Aktif Mengajar

Empat Tahun PERTIWI, Sukses Cetak 40 Pemimpin Perempuan di Pertamina Grup

Perkuat Kapasitas Fiskal, Kemendagri Minta Pemprov Papua Tengah Tingkatkan PAD

Harga Beras Dunia Anjlok: Thailand, Vietnam, dan Kamboja Ketar-ketir, Indonesia Cetak Rekor Produksi

Negara Tidak Tinggal Diam, Satgas Bakal Sikat Habis Ormas Ganggu Iklim Investasi!

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Akar Rumput, Amartha Hadirkan Investor Global di The 2025 Asia Grassroots Forum

WEGE Raih Peringkat idBBB/Stable Outlook Pertama dari PEFINDO

TelkomMetra Dorong Inovasi Digital lewat AI dan Data Analitycs

Ini Kata Koordinator Siaga 98, Perspektif Anies Dalam Pemberantasan Korupsi Terbalik

Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara, Ketua KPK: Tetap Wajib Serahkan LHKPN ketentuan Pasal 9G Undang-Undang BUMN dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN

Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto Jadi Plt Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicaranya Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Plt Direktur Penyelidikan

Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi

Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki

Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi Namun keputusan itu mengundang kritik dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin. Ia menilai Panglima TNI mencla-mencle.